KEK Batam Diprioritaskan di Wilayah Minim Warga

Pemerintah membutuhkan waktu enam bulan untuk melakukan pemetaan wilayah KEK Batam.

BATAM. Rencana pemerintah untuk mengubah status Batam dari wilayah perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus berjalan. Demi memuluskan rencana itu, pemerintah mengaku tengah mempersiapkan pembagian wilayah yang memisahkan KEK dengan kawasan pemukiman penduduk.

Pemerintah akan memprioritaskan kawasan KEK pada wilayah di Batam yang relatif kosong dari hunian penduduk. Selain itu, menurut Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, pemerintah juga mempersiapkan langkah untuk mengatasi bila ada hunian penduduk yang masuk ke dalam kawasan KEK.

Saat ini pemukiman penduduk di Batam tersebar di dalam kawasan industri. “Kita nanti cari jalannya,” kata Darmin, Senin (14/3) kemarin. Guna menghindari dampak sosial, Darmin bilang, kawasan pemukiman dengan jumlah populasi cukup besar tidak akan dilakukan perubahan menjadi kawasan KEK.

Untuk menentukan detail, dan luas wilayah yang akan dijadikan KEK dan wilayah pemukiman di Batam, pemerintah akan melakukan audit.  Hasil audit tersebut menjadi dasar keputusan pemerintah.

Proses audit tersebut akan dilakukan selama enam bulan ke depan. Sebab itu sampai saat ini pemerintah pusat belum memiliki luasan pasti dan wilayah mana saja di Batam yang akan menjadi KEK.

Tumpang tindih hilang

Pemerintah yakin dengan pemisahan kawasan KEK dengan pemukiman, tumpang tindih wewenang dapat dikurangi. Sebab wilayah pemukiman penduduk berada di bawah wewenang Walikota Batam, dan kawasan KEK ada  di bawah wewenang Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Nantinya KEK Batam memiliki payung hukum berupa undang-undang (UU) tentang KEK yang sudah ada. Sementara aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) soal KEK Batam saat ini masih dalam tahap finalisasi. Adapun wilayah pemukiman penduduk di Batam mengacu kepada UU Otonomi Daerah.

BP Batam nantinya dipimpin tujuh orang. Susunan anggotanya terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil dan lima deputi. “Proses pemilihan masih berjalan,” kata Darmin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bilang mundurnya kinerja FTZ Batam disebabkan tumpang tindih kebijakan. “Banyak pihak yang terlibat,” katanya. Dengan wajah baru ini, ekonomi Batam lebih maju dari saat ini.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: