RMOL. Ini peringatan bagi aparat yang jadi beking penyelundupan. Presiden Jokowi akan menindak tegas mereka yang jadi beking atau ikut bermain dalam pemalsuan dokumen impor. “Kali ini tidak ada ampun,” tegas Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas soal penyelundupan. Hadir dalam ratas antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo dan Kepala Bakamla Laksda Arie Soedowo. Hadir juga juga Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, dan Menhub Ignasius Jonan.
Dalam pengantarnya, Jokowi menjelaskan negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat rawan dengan praktek penyelundupan. Berbagai penyelundupan barang berupa produk-produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika dan juga hal yang berkaitan dengan illegal fishing serta penyeludupan narkoba. “Ini masalah yang sangat besar, harus segera kita atasi,” katanya.
Penyelundupan itu, lanjut Jokowi, bukan hanya akan mengganggu produk-produk yang ada, tapi juga mengganggu pasar dalam negeri. “Terutama daya saing terhadap produk sejenis yang diproduksi dalam negeri dan lebih parah lagi ini bisa mematikan industri nasional kita,” ucapnya.
Karena itu, eks Walikota Solo ini meminta langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan untuk mengatasi aksi penyelundupan itu. Dia menginstruksikan Kepala Bakamla untuk memerangi penyeludupan. “Saya juga perintahkan agar peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil,” ucapnya.
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan untuk meningkatkan patroli dan operasi bersama-sama, termasuk dengan negara tetangga. Polri dan TNI juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan. Khususnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah.
“Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain yang menjadi backing. Tidak ada ampun,” tegasnya. Jokowi juga mengingatkan, tidak ada lagi “kongkalikong” dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas juga kuota impor. “Saya ingin dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata perizinan impor. Semuanya terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik,” sebutnya.
Seskab Pramono Anung mengakui, penyelundupan barang ke Indonesia masih terjadi hingga kini. Kata dia, hal ini terjadi karena minimnya petugas Bea dan Cukai dalam mengawasi titik-titik rawan jalur penyelundupan. Selain itu, banyaknya pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus. Jumlah pelabuhan tikus bahkan mencapai ribuan.
“Baru kita ketahui bahwa pelabuhan non formal itu jumlahnya lebih dari 12 ribu. Di pelabuhan tikus ini tentunya kepabeanan tidak bisa masuk atau menindak,” kata Pramono.
Menurutnya, Presiden sudah menginstruksikan Menhub Ignasius Jonan untuk menertibkan atau menutup pelabuhan-pelabuhan tidak resmi tersebut. Khususnya pelabuhan atau terminal khusus milik pribadi. “Pelabuhan pribadi itu rawan untuk penyelundupan. Terutama yang paling rawan untuk penyelundupan narkoba,” bebernya.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan siap melaksanakan perintah itu. “Baik pelakunya, backing-nya semua akan ditindak,” kata Badrodin, usai rapat. Jenderal bintang empat ini mengakui, memang ada persoalan seperti kewenangan polisi yang terbatas. Sesuai Surat Edaran Jaksa Agung, polisi tidak bisa menangani kasus kepabeanan. Dalam surat itu jaksa atau Kajari tidak boleh menerima kasus kepabeanan.
“Karena di lapangan itu di luar kepabeanan yang paling banyak melakukan penindakan adalah polisi. Misal, sudah keluar dari pelabuhan lalu sampai ke gudang sebelum sampai retail itu cukup efektif dilakukan polri untuk razia barang ilegal,” ujarnya. Jaksa Agung M Prasetyo mengaku diperintahkan Presiden untuk meninjau kembali surat edaran tersebut.
Sumber: RMOL
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar