Hary Tanoe Penuhi Panggilan Jaksa

JAKARTA – Perkara restitusi pajak fiktif dan merugikan Negara yang melibatkan perusahaan telekomunikasi Mobile 8 masih bergulir di Kejaksaan Agung. Mantan pemilik Mobile 8, sebelum perusahaan itu dijual ke Grup Sinar Mas, Hary Tanoesoedibjo akhirnya diperiksa di Kejaksaan Agung (Kejagung), kemarin (17/3).

Hary Tanoe diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2009. Pada saat itu Hary Tanoe tercatat sebagai Komisaris PT Mobile 8 Telecom.

Ini adalah kedatangannya yang pertama kali setelah mangkir dari panggilan pada 10 Februari 2015 lalu. “Saya tidak tahu kasus ini karena terkait dengan operasional MNC Group. Kalau ditanya saat kejadian, saya tidak tahu,” kata Hary Tanoe, di lobby Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (17/3).

Berdasarkan pantauan KONTAN, Haru Tanoe datang sekitar jam 15.00 WIB dengan menggunakan Range Rover hitam dengna plat nomor B 1 WHT. Dalam pemeriksaan kemarin, Hary didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

Kasus restitusi pajak Mobile 8 saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan.  Namun Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 10 miliar.

Kasus ini terjadi saat Mobile 8 mengadakan ponsel plus pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar. Dalam proyek ini, perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo tersebut menunjuk PT Djaya Nusantara Komunikasi sebagai distributor pengadaan. Pada Desember 2007, Mobile 8 mentransfer dana kepada PT Djaya Nusantara Komunikasi sebesar Rp 80 miliar dalam dua tahap. Pertama senilai Rp 50 miliar dan transfer kedua senilai Rp 30 miliar.

Pada pertengahan tahun 2008, Djaya Nusantara menerima faktur pajak dari Mobile 8 senilai sekitar Rp 114 miliar. Diduga, faktur itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi antara kedua perusahaan. Faktur itu dipakai Mobile 8 untuk mengajukan restitusi pajak ke negara sehingga Mobile 8 menerima pembayaran restitusi  Rp 10 miliar.

Sekretaris Perusahaan MNC Group Syafril Nasution menanggpi dingin langkah Kejaksaan Agung dalam menyidik kasus ini. “Kejaksaan Agung tak berwenang memeriksa kasus pajak karena pajak adalah ranah Ditjen Pajak seperti tertulis dalam peraturan,” katanya, lewat pesan singkat kepada KONTAN.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

1 reply

  1. Kalo SP itu kasus dana bansos gimana ya? Kok ga kedengeran lagi.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: