JAKARTA. Pemerintah akan segera menetapkan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dalam waktu dekat, dewan kawasan akan segera menetapkan nama calon pejabat BP Batam untuk diajukan ke presiden.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan yang juga anggota Dewan Kawasan Batam menuturkan, Rabu (23/3) ini Dewan Kawasan akan menggelar rapat untuk membahas pengembangan kawasan Batam sekaligus pengelolaan BP Batam. “Sudah ada nama-namanya. Mungkin besok akan dikasih tahu atau diumumkan namanya,” katanya Selasa (22/3).
Sayang, Ferry enggan memerinci daftar nama calon pejabat yang akan duduk di BP Batam.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menyatakan, kementeriannya sudah mengantongi beberapa nama usulan dan sudah dikonsultasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Darmin menandaskan BP Batam akan diisi kalangan professional.
Nah, sembari menunggu keputusan soal pengelolaan Batam, Ferry menyatakan, kini pemerintah tengah bersiap menyusun peta tematik kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun, Kepulauan Riau dengan skala 1 : 50.000. Peta ini ditargetkan rampung Juni 2016.
Peta tematik kawasan Batam berfungsi sebagai rujukan semua instansi dan acuan pemberian fasilitas. “Sehingga semua pembuatan peta itu berdasarkan one map policy, untuk menghindari potensi tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi,” katanya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta, pemerintah menetapkan roadmap percepatan pelaksanaan one map policy untuk semua sektor. Bagi peta di bidang kawasan khusus termasuk free trade zone (FTZ), batas waktu penyelesaian pada Juni 2016.
Pembuatan peta kawasan khusus ini menjadi tanggungjawab Kementerian ATR/BPN. Instansi yang akan terlibat dalam penyusunan peta wilayah Batam-Bintan-Karimun antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), serta Badan Informasi Geospasial.
Sejauh ini, kata Ferry, Kementerian ATR masih menunggu rampungnya penyusunan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial. “Setelah peta dasar selesai pembuatannya, akan diturunkan menjadi peta tematik, salah satunya peta khusus FTZ,” jelasny. Ferry berharap, dengan pembuatan peta tersebut, tumpang tindih pemanfaatan lahan maupun kewenangan yang selama ini terjadi di Batam bisa terselesaikan.
Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono menyatakan, peta rupabumi Indonesia ditargetkan rampung pada Maret 2016, meskipun sejatinya peta tersebut telah disiapkan sejak beberapa tahun lalu. Peta tersebut akan segera difinalkan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lapan.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar