RMOL. Pemerintah harus betul-betul matang jika ingin mendorong UU pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya, di luar negeri saja, kategori pengampunan untuk pajak harus melalui referendum terlebih dahulu.

Begitu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4). “Jadi jangan main-main beri pengampunan kepada para penjahat yang notabenenya jelas nggak bayar pajak,” tegasnya.

Jika alasannya ketimpangan pada APBN Perubahan sehingga terjadi defisit anggaran, menurut Effendi, harusnya pemerintah mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.  “Pemerintah beri review dong. Jangan terlalu bernafsu ekspansi membelanjakan fiskal yang nggak perlu,” kritiknya.

Ia kemudian mencontohkan ketika pemerintah mengucurkan dana demikian besar untuk pengembangan desa atau dikenal dana desa. “Buat apa kucurkan dana yang begitu besar ke desa? hanya jadi konsumssi publik saja,” cetusnya.

Semestinya, lanjut dia, untuk membenahi desa, pemerintah hanya perlu mengucurkan dana hingga ke tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Ia pun menepis anggapan bahwa dengan adanya tax amnesty bisa menarik dana pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri. “Nggak akan ada pembuktian. Ini hanya melegalisir formalitas aja,” ucapnya.

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:artikel pajak, bayar pajak, berita pajak, dirjen pajak, ekonomi, ekonomi Indonesia, genjot pajak, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, target pajak, tarif pajak, tax, tax amnesty, tunggakan pajak, wajib pajak