TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mengklaim memiliki data yang sama dengan data yang dimiliki Panama Papers. “Datanya sama,” kata Laode saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 April 2016.

Pernyataan Laode merespons dirilisnya bocoran Panama Papers awal pekan ini. Dokumen tersebut di antaranya menyebutkan ada 899 orang dan perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang di beberapa kawasan surga pajak. Dari jumlah itu, 803 berupa nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58 nama pihak terkait.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan data yang dimiliki lembaga antirasuah berupa foto dan rekaman. “Kami nantinya akan berkoordinasi dengan banyak badan di luar dan di dalam negeri,” katanya.

Saat ini, komisi antirasuah tengah mempelajari data-data tersebut. Jika memang ada nama-nama orang yang terjerat hukum dan terbukti berskandal, kata Laode, KPK akan mempertimbangkan informasi itu untuk mengembangkan kasus.

“Kalau ada hubungannya dengan kasus-kasus yang ditangani KPK, akan dipakai sebagai info tambahan jika relevan,” kata Laode.

Menurut Saut, alasan orang membuat perusahaan di Panama adalah jelas untuk menghindari pajak. Namun KPK tidak bisa mengaitkan begitu saja tanpa kehati-hatian. Meski demikian, Saut mengatakan, dalam meneliti data ini, KPK hanya masuk pada substansi adanya korupsi. “Kami harus obyektif melihat apakah orang-orang ini merugikan negara,” katanya.
Sumber: DETIK

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bayar pajak, berita pajak, genjot pajak, Indonesia, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penagihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Peraturan pajak, perekonomian, perpajakan, pertumbuhan ekonomi, PPnBM, target pajak, tarif pajak, tax, tunggakan pajak, wajib pajak