TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, nama-nama yang disebut dalam Panama Papers terkait dengan kasus penghindaran pajak. “Yang jelas, itu menghindari masalah pajak. Karena itu, Dirjen Pajak yang punya kewenangan soal itu,” katanya di kompleks Istana, Kamis, 7 April 2016.
Meski begitu, Badrodin menyebutkan kasus Panama Papers belum tentu masuk sebagai pelanggaran pidana umum atau korupsi. Pernyataan Badrodin ini menanggapi temuan Panama Papers, yang dirilis pada Senin lalu.
Badrodin juga menyatakan siap ikut menangani kasus Panama Papers jika dimintai bantuan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. “Polisi kalau dimintai bantuan, baru ikut,” tuturnya.
Hingga saat ini, kata Badrodin, Polri mengaku belum berkomunikasi dengan Ditjen Bea-Cukai. Badrodin menegaskan siap berkoordinasi dengan Ditjen Pajak.
Setelah dokumen Panama Papers terbongkar, ternyata nama miliarder di Indonesia juga ditemukan sebagai salah satu klien Mossack Fonseca. Nama-nama yang masuk daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia juga menambah panjang daftar penyelundup pajak.
Salah satu nama yang muncul adalah Sandiaga Uno, pebisnis yang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, nama Riza Chalid dan Djoko Soegiarto Tjandra masuk daftar dalam dokumen Mossack Fonseca.
Riza Chalid pernah terlibat dugaan kasus “Papa Minta Saham”. Riza diduga menyusun permufakatan jahat tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Nama Djoko Soegiarto Tjandra juga muncul. Djoko menjadi buron kasus cessie (hak tagih) Bank Bali.
Sumber: TEMPO
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar