Wewenang Smelter Beralih ke Menteri Perindustrian

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) akhirnya memutuskan bahwa urusan izin pembangunan pabrik pemurnian tembaga (smelter) bakal dipegang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara soal pembinaan industry ini dipegang Kementerian Perindustrian.

Sebelumnya, Kementerian ESDM ngotot izin pembangunan smelter harus mereka pegang lantaran pemilik smelter harus punya tambang, dan mengantongi Izin Usaha Pertambangan. Sementara Kementerian Perindustrian (Kemprin) berpendapat smelter harus melalui instansinya lantaran mesti mengantongi Izin Usaha Industri (IUI).

Sengketa kewenangan ini telah diputuskan dalam rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomia, Kamis (7/4) yang dihadii Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perindustrian Saleh Husein menyatakan, meski pengawasan berpindah tidak ada perubahan target dalam pembangunan smelter. Yakni tetap paling lambat tetap 2017. “Kalau bisa lebih cepat,” terangnya di Kantor Menko Perekonomian, Kamis(7/4).

Seperti kita tahu, sebelumnya Kementerian ESDM mewacanakan agar target penyelesaian proyek smelter ini dimundurkan. Pertimbangannya perusahaan tambang sedang susah lantaran harga jual komoditas mineral tambang sedang lesu dalam beberapa tahun terakhir ini.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkapkan, instansinya tetap mendukung program hilirisasi mineral. Artinya rencana pembangunan smelter harus tetap berjalan. “Kami lapor saja pembangunan smelter seperti apa perkembangannya,” urainya ditemui di tempat sama.

Ia mengakui dalam rapat dibahas mengenai siapa yang akan mengawasi, dan membina pembangunan smelter tersebut. Hanya saja ia enggan memberikan komentar soal pengalihan kewenangan pembinaan smelter dari Kementerian ESDM ke Kementerian Perindustrian.

Mempermudah Izin

Rapat tersebut juga menegaskan pentingnya pengalihan kewenangan perizinan ke BKPM. Tujuannya adalah agar industry smelter bisa mengikuti prosedur untuk mendapatkan fasilitas perpajakan dari pemerintah.

Menurut Menteri Keuangan Bamabang Brodjonegoro, industry smelter ini bisa mendapatkan insentif berupa pengurangan pajak dari investasi yang ditanamkan atau tax allowance apabila mereka sudah mengolah mineral. Lalu misalna meningkat lagi menjadi stainless steel akan layak mendapatkan tax holiday atau penghilangan pajak penghasilan dalam beberapa tahun. “Bukan sekadar mengolah biji besi, tapi pabrik besi, bukan penghasil alumina tapi pabrik alumunium,” tandas Menkeu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad mendukung rencana pemerintah melanjutkan program hilirisasi. “Siapa pun yang mengawasi dan akan membangun, yang jelas program hilirisasi tetap bejalan,” tandasnya.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: