Jakarta – Publik dunia sedang heboh dengan munculnya Panama Papers dan offshore leaks dan beberapa nama orang Indonesia juga muncul di dalamnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut tidak semua nama yang disebut melakukan kejahatan seperti yang disebut-sebut yakni soal Pajak.

“Ini kan Panama Paper itu bermacam-macam, tidak berarti yang ada nama di situ langsung melakukan kejahatan,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).

JK mengumpukan kasus ini seperti orang yang sedang berjalan-jalan ke luar negeri yang memiliki banyak motif. “Orang keluar negeri itu boleh jalan-jalan, Anda boleh bisnis atau ada orang keluar negeri sembunyi karen takut dihukum,” ucapnya. “Yang salah kan cuma yang terakhir yang jalan-jalan bisnis kan tidak ada salahnya,” tambahnya.

JK juga menegaskam jika seandainya nama-nama yang disebut Panama Papers melakukan kejahatan maka tentunya akan dilakukan proses hukum. “Ya tergantung datanya, tergantung data apa, kalau memang data hanya itu adalah kejahatan, iya (digunakan). Kalau masalahnya pajak ya bikin  pengampunanlah. kan gitu,” jelasnya.
Sumber: DETIK

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bayar pajak, berita pajak, ekonomi global, ekonomi Indonesia, genjot pajak, impor, Indonesia, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, lapor pajak, pajak, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, Peraturan pajak, perekonomian, perpajakan, pertumbuhan ekonomi, target pajak, tarif pajak, tax, tunggakan pajak, wajib pajak