JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan moratorium atau penghentian izin pertambangan yang baru, akan mempermudah Kementerian ESDM untuk menata industry pertambangan tanah air.
Menteri ESDM Sudirman Said hingga kini memang belum membahas dengan detil soal moratorium izin pertambangan tersebut. Meski demikian, melihat dari sisi lingkungan pembukaan tambang baru memang berdampak pada kasus-kasus lingkungan lantaran lahan tambang yang ada tidak dikembalikan fungsinya atau reklamasi dengan baik. “Karena itu presiden punya satu call sebaiknya tidak memberikan izin baru,” kata Sudirman kepada KONTAN, Jumat (15/4) malam.
Dia menyebut, penghentian izin baru sangat memungkinkan, lantaran saat ini harga komoditi tambang sedang longsor. Sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi dan membangun sama-sama.
Di sisi lain, saat ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mendorong agar pemilik tambang melakukan hilirisasi. Selain itu, instansi ini juga tengah melakukan konsolidasi izin-izin yang sudah di keluarkan. “Saya kira moratorium ini akan mempermudah, akan memperkuat upaya konsolidasi tambang. Karena, sebaiknya bisnis ini diisi pelaku-pelaku yang serius yang juga peduli lingkungan,” imbuh dia.
Soal bagaimana dampak kebijakan ini terhadap beberapa perusahaan tambang yang saat ini memang tengah mengalami masalah dengan menipisnya cadangan sumberdaya alam mereka, Sudirman menyatakan belum bisa memberikan tanggapan.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar