Mau Ikut Sekalian, Tidak Mau, Ya Saya Periksa

ken dwiju

Misi yang disandang pengampunan pajak tak hanya mengerek penerimaan Negara di tahun ini. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berharap tax amnesty juga bisa menjadi pembuka jalan bagi repatriasi asset milik warga Negara Indonesia (WNI) yang terparkir di luar negeri.

Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang program yang ditargetkan bergulir pada semester kedua itu, wisatawan KONTAN Marshall Sautlan dan Asep Zatnika mewawancarai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi di kantornya, pekan lalu.

Selain menyinggung pertimbangan pemerintah dalam menyusun RUU Pertimbangan Pajak, Ken juga mengomentari rencana pemerintah setelah tax amnesty berlaku, termasuk, tentang rencana penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan pemeriksaan pajak.

KONTAN: Setelah program tax amnesty berjalan, pemerintah menyetakan akan menurunkan tarif PPh. Nah, kalau pengampunan ajak batal, apakah akan ada penurunan tarif PPh?

KEN: Mudah-mudahan tax amnesty jadi karena sudah masuk ke DPR dan kami di Direktorat Jenderal (DItjen) Pajak sudah siap melaksanakannya, baik dari perangkat maupun sumber daya manusia, seandainya tax amnesty diundangkan pada akhir bulan ini.

KONTAN: Apakah Ditjen Pajak menyiapkan  cara menambah basis data pajak selain melalui  tax amnesty? Seandainya pembahasan tax amnesty di DPR terhambat.

KEN: Saya tidak berandai-andai. Kalau dulu bisa, tetapi sekarang tidak. Dulu ada altenatifnya, sekarang sudah tidak ada. Tinggal menunggu. Sekarang Plan A dan Plan B lebih fokus menunggu tax amnesty diundangkan.

KONTAN: Anda optimistis Pengampunan Pajak disahkan menjadi Undang-Undangdi masa sidang sekarang?

KEN: Saya masih optimistis. Kan kemarin sudah ada kesepakatan. Konsultasi dengan Bapak Presiden dan teman-teman juga sudah dimulai. Mudah-mudahkan pembahasan bisa selesai di bulan ini.

KONTAN: Berapa target dana hasil tax amnesty ini?

KEN: Begini, tujuan tax amnesty tidak melulu pada penerimaan pajak. Yang lebih dipentingkan adalah menambah investasi baru dari dana-dana yang diparkir di luar negeri. Kalau ada investasi baru, artinya ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan objek pajak baru hasil investasi. Misal, saya investasi ke infrastrukur, bearti saya menambah tenaga kerja banyak, kan? Itu yang penting. Kalau ada pabrik baru, pasti juga ada lapangan kerja baru. Itu tujuan utamanya. Makanya, menciptakan objek pajak yang baru itu yang dinamakan ekstensifikasi secara otomatis tidak perlu mengejar. Dia datang sendiri. Kalau dulu ada film Kejarlah Daku Kau Kutangkap, ya ini contohnya.

KONTAN: Seberapa besar potensi penerimaan dari tax amnesty? Menteri Keuangan sempat menyebut  angkat Rp 60 triliun.

KEN: Potensi pajak yang bisa diperoleh tergantung dari apa yang menjadi subjek pajakny. Kami tahu subjek pajaknya ada “a, b, c,d”. Nah, objek pajaknya apa? Apakah dana yang masuk dari luar negeri? Berapa tarif yang dikenakan? Nah, karena ketentuannya belum diketok, jadi saya tidak bisa bilang.

KONTAN: RUU mencantumkan tarif yang berbeda berdasarkan periode penyerahan permohonan. Hitungan yang digunakan untuk mengusulkan tarif itu seperti apa?

KEN: Masalah tarif sebetulnya didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, berapa angka yang menarik bagi orang untuk memunculkan barang baru. Kedua, membawa barang dari luar ke dalam. Sebenarnya, itu pertimbangannya. Bagaimana membuat orang yakin dan mau memunculkan sesuatu yang tidak pernah kelihatan dan membawa masuk barang yang kini berada di luar.

Secara spesifik, saya tidak bisa bicarakan disini. Nanti dalam pembahasan di DPR, paling tidak, gambarannya itu. Tarif berbeda itu agar tidak menumpuk di akhir tahun, di antaranya itu. Supaya rata saja. Kalau kamu, misalnya, masuk dalam tiga bulan pertama, akan dapat tarif sekian. Jika masuk di tiga bulan berikutnya, dapat sekian. Jadi supaya lebih cepat.

KONTAN: Banyak yang mengkritik tarif yang diajukan terlalu kecil?

KEN: Angka itu masih dalam pembahasan di DPR. Jadi, biar dibahas lagi di sana.

KONTAN: Apa pertimbangan pemerintah untuk menetapkan tarif tebusan sebesar 2%,4%, dan 6% untuk wajib pajak yang mengumumkan?

KEN: Ya itu cara untuk menarik uang di luar supaya masuk sebesar-besarnya. Itu saja yang dipentingkan. Contohnya, saya punya modal 500, tapi yang saya laporkan Cuma 300. Dari 300 itu, saya hanya bisa bikin warung 3. Tapi kalau 200 saya laporkan, saya bisa bikin 2 warung lagi. Dua warung itu bearti saya bisa menyerap tenaga kerja lagi. Ilustrasi sederhananya tax amnesty seperti itu.

KONTAN: Ada hitungan berupa banyak pengusaha atau wajib pajak yang menjadi sasaran fasilitas tax amnesty?

KEN: Tujuan tax amnesty bukan hanya orang yang sudah membayar. Tetapi yang belum bayar juga boleh. Mereka yang tidak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), bisa mengambil NPWP dulu. Jadi kami tidak menentukan berapa banyak WP yang masuk.

KONTAN: Ada pengamat yang mencemaskan tax amnesty bisa menimbulkan moral hazard bagi petugas pajak. Seperti dalam soal menjaga kerahasiaan data peserta.

KEN: Mereka yang tertarik ikut tax amnesty harus membuat pernyataan “Saya mau ikut tax amnesty.” Sudah itu saja. Setelah mengisi permohonan, data yang mereka serahkan akan dirahasiakan dan tidak boleh dibuka untuk penyidikan aau penuntutan tindak pidana yang lain. Pasti kami menjamin kerahasiaan dan keamanan data mereka. Bahkan, pegawai pajak yang sengaja membocorkan dituntut pasal membocorkan rahasia negara.

KONTAN: Ada data yang menyebut nilai dana milik orang Indonesia yang parkir di luar negeri mencapai Rp 11.400 triliun. Nah, dari angka sebesar itu, berapa yang bisa kembali melalui tax amnesty?

KEN: Kembali lagi kita harus tahu terlebih dahulu subjek dan objek pengampunan pajaknya. Untuk menghitung potensi harus ada informasi soal itu sampai ke tata cara pembayarannya. Tidak bisa saya bicara potensi langsung bilang sekian persen kali Rp 11.400 triliun. Memang siapa yang akan bayar? Dan perlu diingat, kita masih menganut asas  self assessment, ya. Jadi bukan orang pajak yang mengajak. Mau ikut silahkan. Tidak mau ikut, ya saya periksa, sepanjang saya punya data.

KONTAN: Memang apa data yang dimiliki pemerintah?

KEN: Saya dapat otoritas karena kerjasama dengan negara ke negara. Di negara yang tergabung dalam G-20 itu, ada 6.500 WNI. Kami juga punya data tentang 2.251 special purpose vehicle (SPV) milik WNI. Data itu saya punya sejak Agustus 2015. Tidak perlu saya sebut nama negaranya, tetapi itu negara yang tergabung dalam G-20. Data kami termasuk dokumen seperti nomor rekening, alamat di Indonesia, nomor paspor, jumlah uang. Tapi saya tidak bisa menyebutkan uang itu langsung berpotensi. Bisa saja itu utang atau lalu lintas devisa bebas. Ya, memang kami harus cek lagi.

KONTAN: Apakah sudah ada tindakan yang diambil berdasarkan data tersebut?
KEN: Dari Ditjen Pajak sudah, dong. Makanya, penerimaan pajak selama Desember kemarin tinggi, sekitar Rp 50 triliunan. Itu salah satunya karena data yang saya pakai. Meski angka penerimaan itu termasuk pendapatan dari revaluasi pajak, lalu estensifikasi. Tetapi sebagian besar berasal dari data yang kami miliki.

KONTAN: Apa data itu masih bisa mendatangkan penerimaan yang tinggi di tahun ini, seperti di Desember lalu?
KEN:  Ya, karena mau ada tax amnesty jadi saya hentikan dulu. Biar mereka mendapat kesempatan untuk ikut. Kalau tidak, sudah saya panggil setiap hari. Tolong bedakan data ini dengan data yang kemarin disebut Panama Papers. Dokumen itu kan tidak menyebut SPV. Cakupan wilayahnya juga hanya Panama. Tidak ada nomor rekening, bank, alamat. Jumlah uangnya berapa? Tidak tahu, kan?

KONTAN: Maksud Anda data yang Panama Papers  itu tidak relevan untuk digunakan dalam pemeriksaan pajak?

KEN: Bagi pajak, data itu harus komplet. Kalau tidak, ya tidak bisa digunakan. Makanya saya selalu bilang kalau mau memajaki, subjeknya harus jelas. Kalau tidak ada, ya tidak bisa. Nama, alamat, KTP, segala macam. Kalau perlu, DNA.

KONTAN:  Apa Ditjen Pajak sudah memiliki data tentang transaksi dan nilainya?

KEN:  Bukan Cuma nilai transaksi, tetapi juga duitnya di bank. Di bank bisa bermacam-macam transaksinya. Saya tidak tahu dari mana harus saya menyelidiki lagi. Nilainya saya belum hitung, banyak sih.

KONTAN: Apa dari data semacam Panama Papers bisa diketahui kegiatan usaha dari mereka yang namanya tercantum disana?

KEN:  Bisa, kalau diteliti satu per satu. Kami juga memiliki dokumentasi e-mail. Kalau ditanya apakah duitnya di tax haven country? Ya tidak. Hanya perusahaannya saja di situ. Duitnya pasti di bank, banknya dimana? Tidak tahu, kecuali yang sudah saya punya datanya.

KONTAN: Apa alasan yang umum dalam pendirian perusahaan di tax haven?

KEN: Itu harus diteliti. Pertanyaannya, apakah salah jika membikin perusahanya di British Virgin Island (BVI)? Tidak. Makanya, ada yang berani membukanya di laporan keuangan. Apakah salah? TIdak. Tolong ditulis ya, tidak semua SPV itu terkait dengan tindak kejahatan. Harus diteliti dulu.

KONTAN: Memang tidak ada hukum yang melarang, ya?

KEN:  Tidak ada. Boleh-boleh saja, kok, menyimpan di sana sini. Tak ada salahnya punya perusahaan di tax haven countries. Toh, yang terdaftar hanya paper company. Cuma daftar nama dan nama kantor, lalu telepon, faks, dan e-mail. Terus bayar iuran per tahun. Itu saja. Menurut saya, itu tidak perlu digembar-gemborkan.

KONTAN: Perusahaan boleh melakukan tax planning, ya?

KEN: Boleh. Tax avoidance bukan pelanggaran pidana, kalau tax aversion baru pidana. Keduanya beda.

KONTAN: Bagaimana mencari data di tax haven countries?

KEN: Sepanjang kita memiliki tax treaty dengan mereka tidak ada masalah. Kita tinggal buka kesepakatan itu. Semua tax haven di Asia, seperti Singapura, Hong Kong, punya kesepakatan dengan kita.

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: