Jakarta- Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang kini dalam tahap menerima pendapat dari sejumlah pihak harus memenuhi rasa keadilan. Wajib pajak yang taat, harus diberikan insentif.
“Reward dan punishment harus tetap jalan. Kalau ada wajib pajak yang diampuni maka yang selama ini taat bayar pajak juga harus dapat reward. Bisa berupa insentif atau diskon PPh (pajak penghasilan) atau lainnya,” ujar Maruarar usai rapat kerja Komisi XI dengan pimpinan KPK, Polri dan Kejagung di kompleks Senayan Jakarta, Selasa (26/4).
Maruarar juga memandang RUU Tax Amnesty harus dilihat dari aspek kepastian hukum. Pengampunan pajak menurut dia merupakan titik awal bagaimana Indonesia ke depan.
“Salah satu aspek berhasil-tidaknya UU Tax Amnesty adalah aspek hukum. Sinkroninasi ini juga menjadi penting, bagaimana UU Perbankan dan Keterbukaan Informasi. Setelah ini (RUU Tax Amensty) saya kira sangat diperlukan UU tentang Lalu Lintas Devisa,” katanya.
Maruarar mengakui, manfaat pengampunan pajak bagi negara sangat penting. Dengan begitu, Tax Ratio Indonesia meningkat dan manfaatnya untuk rakyat Indonesia.
Ia mengakui, RUU Tax Amnesty akan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Dia mencontohkan kegagalan India di level sosialisasi. “Pasti ada yang tidak setuju. Saya berharap bagaimana rakyat mengetahui manfaat UU ini. Bagaimana memberikan aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Sumber: beritasatu.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar