Kasus yang mewarnai pelaksanaan paket kebijakan ekonomi bertambah. Wakil Ketua Kelompok Kerja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Purbaya Yudhi Sedewa bilang, jumlah kasus dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi sudah menembus angka 100. Salah satunya terkait dengan Peraturan Dirjen Pajak 16/PJ 2014 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembuatan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aturan ini mewajibkan perusahaan mengeluarkan e-invoice dan e-faktur untuk penagihan. Peraturan ini dikeluhkan Kadin Eropa karena menimbulkan beban administrasi ganda. “Menurut mereka bertele-tele,” katanya, Selasa (2/8).
Pokja IV juga sedang menangani tujuh kasus lain, seperti permasalahan hukum pengembang Kawasan Industri Ngoro, Jawa Timur dan keluhan pajak hotel 10% yang dinilai terlalu tinggi. “Di negara lain lebih rendah, Malaysia 8%, Thailand 7%, Singapura 6%, bahkan Australia tidak kena sama sekali. Ditargetkan penyelesaian delapan kasus itu bisa dilakukan Agustus 2016.
Penulis: Agus Triyono
Sumber : KONTAN
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar