Pemerintah menggelontorkan sejumlah relaksasi perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 2/2020 plus UU Cipta Kerja. Wujud keringanan pajak itu mulai dari pemotongan pajak penghasilan (PPh) dividen, hingga pengurangan PPh bagi emiten saham yang memiliki jumlah saham yang beredar di… Read More ›
Day: 12 Oktober 2020
Upaya Pemerintah Tingkatkan Rasio Pajak
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu menyadari penerimaan perpajakan di 2020 akan mengalami tekanan cukup dalam. Akibatnya rasio perpajakan atau tax ratio akan semakin rendah, dan diperkirakan berada di 8 persen. Dia mengatakan, jika penerimaan pajak… Read More ›
Pemerintah Jokowi akan Pungut Pajak Sektor Digital dan Pertanian
Pemerintah terus memutar otak untuk meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio di tahun ini. Seperti diketahui, rasio perpajakan Indonesia mengalami tekanan cukup dalam, bahkan diperkirakan hanya tumbuh 8 persen sepanjang 2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan… Read More ›
Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Buat Masyarakat Makin Mudah Berusaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Menurutnya, dengan omnibus law tersebut, masyarakat akan semakin mudah berusaha, sehingga dapat lebih cepat menggerakkan ekonomi. “Memberi kesempatan rakyat untuk berusaha secara mudah,”… Read More ›
Omnibus Law Cipta Kerja Tak Bebaskan TKA dari Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tak membebaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari kewajiban pajak. Namun, memang, pemerintah memberi insentif bagi pekerja asing dengan keahlian tertentu. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan pemerintah… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian dalam Omnibus… Read More ›
Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus Law
Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu. Dikutip dari draf tersebut, Senin (12/10/2020), jumlah halaman dalam RUU yang beredar terbaru… Read More ›
Wamenkeu Paparkan 2 Dimensi Penting dalam Reformasi Perpajakan
Pemerintah terus berupaya mereformasi perpajakan di Indonesia demi meningkatkan penerimaan negara dan investasi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa mau tidak mau reformasi pajak harus dilakukan karena upaya tersebut tidak bisa terlepas dari dua dimensi. “Pertama adalah dimensi mengumpukan… Read More ›
Batubara kena PPN, ini penjelasan pemerintah
Pemerintah menetapkan batubara akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam UU sapu jagad investasi tersebut pemerintah mengatur jenis pajak yang tidak dikenai PPN antara lain hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil… Read More ›
Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
Pemerintah pusat mengabarkan batal mencantumkan pasal terkait intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengkaji lebih jauh terkait… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 