Pemerintah dan DPR menyelipkan empat revisi undang-undang terkait perpajakan dalam Omnimbus Law Cipta Kerja. Padahal, revisi UU tersebut semula akan masuk dalam Omnimbus Law Perpajakan. Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi menjelaskan, klaster perpajakan memang tidak masuk… Read More ›
Day: 12 Oktober 2020
Daftar Objek Pajak Bebas PPh di Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah menambah daftar objek pajak yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Mengutip draf Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mengubah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas… Read More ›
Omnibus Law, Pusat Bisa Ikut Campur Kebijakan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini bisa ikut campur terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pemda berhak sepenuhnya dalam mengatur retribusi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam beleid itu, pemerintah menambahkan Pasal… Read More ›
Mulai November, 8 Perusahaan Ini Pungut PPN. Cek Disini!
Jumlah perusahaan global yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam aktivitas perdagangan menggunakan sistem elektronik atau PMSE bertambah 8 entitas. Delapan perusahaan global tersebut mulai memungut PPN PMSE kepada konsumen Indonesia pada awal November 2020. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen… Read More ›
Stafsus Sri Mulyani Sebut Shortfall Pajak Akan Terjadi Karena UU Cipta Kerja
Relaksasi pajak penghasilan dalam Undang Undang Cipta Kerja diperkirakan akan membuat penerimaan pajak berkurang, kendati di sisi lain akan berdampak positif terhadap investasi pasar modal dan iklim investasi di dalam negeri. Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak… Read More ›
Berlaku Mulai 9 Oktober, Catat! Ini Kriteria Terbaru Perolehan Tax Holiday
Pemerintah merevisi ketentuan fasilitas pengurangan PPh badan atau tax holiday dengan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2020. Dalam beleid baru tersebut, pemerintah menambahkan kriteria wajib pajak (WP) yang bisa memperoleh fasilitas tax holiday adalah WP yang telah berkomitmen untuk merealisasikan… Read More ›
Bukan Industri Pionir, Wajib Pajak Tetap Bisa Peroleh Tax Holiday Asal…
Pemerintah menyatakan wajib pajak (WP) badan yang tak masuk kategori sebagai industri pionir tetap bisa mendapatkan fasilitas tax holiday dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya WP yang ingin mengajukan permohonan harus memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalan Peraturan Menteri… Read More ›
Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya
Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WP
Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Nah, melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah menetapkan sanksi administrasi perpajakan per bulan yakni dengan memperhitungkan… Read More ›
Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNA
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial system. Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 