Pemerintah pusat dapat mengintervensi kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Merujuk pada rancangan UU Ciptaker tersebut kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dirumuskan menjadi… Read More ›
Month: Oktober 2020
Wah, RUU Ciptaker Bisa Kecualikan Penghasilan Pekerja Asing dari Objek Pajak
Selain mengatur tentang klaster ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker mengakomodasi tiga ketentuan tekait pemajakan. Tiga ketentuan pemajakan ini mencakup substansi terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
RUU Cipta Kerja Bebaskan Pajak Dividen Perusahaan Asing, Asalkan…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law (Ciptaker) mempertegas pengenaan pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak (WP). Dalam RUU tersebut, pemerintah mengatakan bahwa penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diterima atau diperoleh… Read More ›
Apes! Kewenangan Dipreteli, Pemda Harus Kasih Insentif di UU Ciptaker
Selain kewenangan penetuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang dirampas melalui UU Cipta Kerja, pemerintah pusat juga mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif usaha kepada pelaku usaha. Ketentuan ini semua diatur dalam Omnibus Law Ciptaker yang baru disahkan… Read More ›
Pelaporan Aset Sebelum NPWP
PERTANYAAN: Kakak saya baru daftar NPWP tahun 2020. Tahun 2008, dia membeli rumah. Pertanyaan saya, pada saat lapor SPT tahunan PPh 2020 apakah kakak saya bisa mencantumkan harta berupa rumah yang diperoleh sebelum mempunyai NPWP? Apakah ada konsekuensinya? Apakah atas… Read More ›
Piutang Negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Capai Rp 358,5 Triliun
Total piutang negara dalam Laporan KeuanganPemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2019 mencapai Rp 358,5 triliun. Angka tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Kemenkeu, Lukman Effendi, menjelaskan piutang tersebut terdiri… Read More ›
Hampir Setahun Penyidikan Korupsi Pajak BPHTB Tanjungpinang Jalan di Tempat
Penyidikan dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BP2RD Tanjungpinang Terkendala. Kasus itu ditangani Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sudah setahun. Kerugian negara pun ditaksir Rp 3 miliar. Namun kejaksaan tak kunjung menetapkan tersangka karena masih berkutat… Read More ›
Rasio Pajak RI Masih Akan Rendah, hingga 2024 Ditargetkan Cuma 8 Persen
Rasio pajak di Indonesia masih akan rendah dalam beberapa tahun mendatang. Hingga 2024, pemerintah hanya memasang target rasio pajak maksimal 8,09 persen. Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, rasio pajak rendah berarti… Read More ›
Tingginya Rasio Pajak Sangat Tergantung pada Harga Komoditas
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu menyebut tingginya rasio pajak di Tanah Air sangat bergantung dengan tingginya harga komoditas. Sebab, jika harga komoditas merosot maka rasio perpajakan bakal alami tekanan. “Sudah bertahun-tahun harga komoditas belum pulih… Read More ›
Wamenkeu Suahasil: Kebijakan Keringanan Pajak Tak Optimal
Pemerintah mengakui insentif yang diberikan melalui keringanan pajak di tengah pandemi covid-19 saat ini tidak cukup optimal menanggulangi dampak krisis ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pencegahan penularan covid-19 menjadi agenda utama pemerintah. Bukan hanya terkonsentrasi dalam menjaga kesehatan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 