Author Archives
-
Perusahaan Konglomerasi Wajib Bentuk Holding Dengan Tenggat 1 Januari 2019
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan masih dalam tahap penyelesaian peraturan terkait dengan penataan struktur konglomerasi keuangan melalui kewajiban pembentukan perusahan induk konglomerasi keuangan atau holding company. Kepala Grup Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aditya Jayaantara… Read More ›
-
Turunkan Pungutan OJK
Terpilihnya bos baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan momentum perbaikan kebijakan sektor jasa keuangan, termasuk besarnya pungutan yang membonsai industri di Tanah Air. Pungutan tahunan untuk membiayai OJK ini tidak adil dan bahkan tak masuk akal sehat, karena dihitung berdasarkan… Read More ›
-
DPR: Saldo Minimal WNI dan WNA yang Bisa Diintip Pajak kok Beda?
Kementerian Keuangan telah menaikkan batas minimal saldo rekening nasabah lokal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Sementara untuk nasabah asing, berdasarkan perjanjian internasional ditentukan minimal saldo sebesar… Read More ›
-
Penaikan PKB/BBNKB Angkutan Umum Barang Tak Untungkan Kereta
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia menilai penaikan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada angkutan umum barang tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peralihan pengguna kereta barang. Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia… Read More ›
-
Pemerintah persempit gerak penghindar pajak
JAKARTA. Indonesia menandatangani Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) di kantor pusat Organization for Economic Cooperatuon Development (OECD) di Paris, Prancis, Kamis (8/6). MLI adalah modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral. Asal tahu saja, tax… Read More ›
-
Advokat Biasa Dilarang Bela Kasus Pajak, Warga Gugat ke MK
Jakarta – Berdasarkan aturan yang berlaku, tidak sembarang advokat bisa membela kliennya di Pengadilan Pajak. Sebab, UU menyaratkan advokat itu harus lulus sertifikasi yang diatur Menteri Keuangan. Merasa ada yang janggal, warga Tangerang, Cuaca menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan… Read More ›
-
RAPBN 2018, DPR Minta Penjelasan Target Pajak hingga Asumsi Makro
JAKARTA – Rapat kerja antara Komisi XI dan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala Bappenas, dan Kepala BPS dilaksanakan untuk membahas asumsi dasar RAPBN 2018. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng dan dimulai pukul… Read More ›
-
PAJAK INTERNASIONAL: 70 Negara Sepakati Aturan Pencegahan Treaty Shopping
JAKARTA— Sekitar 70 negara di seluruh dunia sepakat untuk meluncurkan konvensi pajak internasional baru, untuk mencegah praktik treaty shopping yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kesepakatan itu diraih setelah menteri-menteri dari sejumlah negara besar menandatangani pakta perjanjian pajak baru, yang diprakarsai… Read More ›
-
Ini Cara Agar Barang Impor Tak Kena Pajak Berlipat
Jakarta – Pemerintah telah memperbarui peraturan terkait impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 182/PMK.04/2016. Dalam peraturan tersebut peningkatan nilai barang yang mendapat pembebasan ditingkatkan dari semula US$ 50 menjadi US$ 100. Selain itu diatur juga mengenai pengenaan… Read More ›
-
Direvisi, Saldo Nasabah yang Diintip DJP Masih Dipertanyakan
JAKARTA – Institute Development of Economic and Finance (Indef) masih mempertanyakan batas minimal saldo rekening yang dilaporkan ke Ditjen Pajak terkait penerapan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Padahal, pemerintah telah merevisi batas minimum saldo dari Rp250 juta menjadi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 