Author Archives
-
Laporan Keuangan Manual Berpotensi Picu Penggelapan Pajak
JAKARTA – Laporan keuangan yang masih menggunakan metode manual menyebabkan pelaporan data kepada otoritas pajak dan pihak manajemen emiten terdapat perbedaan. Hal ini ditengarai melahirkan oknum yang banyak melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kewajiban para emiten agar menerapkan pelaporan keuangan menggunakan… Read More ›
-
Menkeu: Industri Pionir Bisa Bebas PPh Selama 20 Tahun
Pemerintah memperbesar batas maksimal fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan yang bisa diterima oleh pelaku industri pionir, yakni dari sebelumnya maksimal 50 persen menjadi 100 persen. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan… Read More ›
-
56 Profesi Jadi Sasaran Pajak, Dari Pedagang Hingga Presiden
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir 56 profesi yang dianggap potensial menyumbang penerimaan negara dari pajak, mulai dari pedagang, wartawan, menteri, anggota DPR hingga presiden. Sedikitnya diperkirakan terdapat 44,8 juta wajib pajak atau sekitar 17,5 persen dari total penduduk Indonesia… Read More ›
-
Bintan Disiapkan Jadi FTZ
Pemerintah ingin menjadikan Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas alias free trade zone (FTZ) di tahun ini. Dalam rancangan pemerintah, ada banyak keuntungan yang bisa dipetik dengan menjadikan Bintan sebagai FTZ. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dengan menjadikan Bintan sebagai FTZ,… Read More ›
-
Roda Bisnis Otomotif Bisa Melambat
Jakarta. Roda bisnis penjualan mobil dan sepeda motor emiten otomotif berpotensi semakin lambat akibat berlanjutnya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dan melemahnya daya beli di tengah perlambatan ekonomi. Euforia dua pameran otomotif yang berlangsung bersamaan di… Read More ›
-
Pajak Dari Aturan Kepemilikan Asing
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap rencana pemberian izin bagi warga negara asing untuk memiliki properti segera terealisasi. Dalam pandangan DJP, kebijakan tersebut bisa mendorong penerimaan pajak. Pemerintah memang berniat memberikan hak kepemilikan atas properti kepada WNA. Namun jenis properti… Read More ›
-
Bisa Makin Gempor Kena Bea Masuk Impor
Pada 8 Juli lalu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Sontak saja, beleid yang terbit mendadak ini membuat kaget… Read More ›
-
Sektor Properti Menyeret Kinerja Keramik
JAKARTA. Menurunnya sektor properti turut menyeret-nyeret kinerja emiten keramik pada enam bulan pertama tahun ini. Pendapatan dan laba bersih empat emiten yang memproduksi keramik turun. Penjualan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (KIAS), PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) dan PT Intikeramik… Read More ›