Tata Cara Permintaan Data Pajak Diatur Ulang

Perdirjen 28/2017 mengatur lebih detail pertukaran data berdasarkan permintaan antar negara

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengeluarkan aturan baru terkait tata cara pertukaran data pajak lintas negara.

Lewat Peraturan Dirjen Pajak No 28/ 2017, aturan ini menjadi turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39 tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional dan PMK No 70/ 2017 soal Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam beleid tersebut disebutkan, Ditjen Pajak berwenang untuk minta informasi kepada lembaga jasa keuangan negara lain dalam rangka pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan permintaan.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perpajakan Internasional Leli Listianawati mengatakan, beleid itu mengubah Perdirjen No 67/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

“Aturan ini lebih ke pengaturan prosedur pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information (EoI) on Request). Penyesuaian dengan hal-hal yang baru saja disepakati,” kata Leli kepada KONTAN, Kamis (11/1).

Leli mengatakan, EoI on request sendiri pada saat ini sudah berjalan. Mekanismenya berbeda dengan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan berjalan pada April 2018 untuk nasabah domestik dan September 2018 untuk internasional.

Perlu dioptimalkanDirektur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sejauh ini performa dari pertukaran data pajak antar negara dalam sistem EoI on Request belum terlalu terdengar. “Belum terasa dampaknya pada penerimaan negara,” katanya kepada KONTAN, Kamis (11/1).

Ia berharap sambil menunggu pelaksanaan pertukaran data pajak antar negara secara otomatis atau AEoI secara internasional pada September 2018, Ditjen Pajak harus manfaatkan aturan EoI on request secara optimal.

Pemanfaatan sistem itu minimal dilakukan terhadap wajib pajak (WP) yang ada terindikasi melakukan aggressive tax planning atau tindak pidana perpajakan. “Keseriusan dan tindak lanjut yang jelas dan konsisten penting sebagai sinyal ke publik bahwa otoritas melakukan pengawasan,” ujar Yustinus.

Merujuk kesepakatan negara dalam perjanjian AEoI, setiap negara wajib menyerahkan data informasi pajak kepada negara lainnya, hanya jenis informasinya sangat terbatas.

Misalnya, bagi Indonesia hanya informasi keuangan dengan nilai di atas US$ 250.000 saja yang akan dipertukarkan secara otomatis dengan negara lain. Sedangkan di bawah itu menggunakan sistem EoI on Request.

EoI on Request berlaku jika ada negara yang minta informasi keuangan dari warga negaranya, tetapi nilainya di bawah ketentuan. Selain nilai permintaan data tidak boleh sembarangan karena harus didasari kecurigaan yang memadai, terkait transaksi atau kegiatan penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan penyalahgunaan perjanjian pajak dengan menggunakan skema tertentu.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: