Jakarta. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2017 sebagai aturan pelaksana usai diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati di Jakarta, Senin (5/6) mengatakan, “PMK ini… Read More ›

  JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Artinya, pemerintah telah memiliki aturan turunan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor… Read More ›

JAKARTA – Data nasabah perbankan nantinya akan dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sebagai aturan turunan, Menteri Keuangan… Read More ›

Jakarta: Keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membuat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bisa leluasa mengintip data nasabah lembaga jasa keuangan (LJK) tak terkecuali perbankan. Pemerintah mencatat jumlah minimum saldo rekening nasabah pribadi di perbankan yang… Read More ›

Jakarta, Perbankan diminta untuk menyerahkan data nasabah dengan simpanan minimal Rp200 Juta kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Data tersebut wajib disampaikan paling lambat pada April 2018 mendatang. “Pelaporan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain… Read More ›