Penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19 ini mengalami kontraksi sekitar 17 persen hingga September 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyadari tugas anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak di masa sekarang ini cukup berat. Di satu sisi pemerintah harus… Read More ›
ditjen pajak
Ditjen Pajak Beberkan Sanksi Perpajakan di UU Cipta Kerja
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut sanksi perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih rendah dari sanksi yang ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) karena menyesuaikan tingkat bunga. “Misalnya kekurangan atau keterlambatan membayar pajak,… Read More ›
Belajar dari masa pandemi, Ditjen Pajak diminta diversifikasi pos penerimaan pajak
Pengamat Pajak Danny Darussala Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan sebaiknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu melakukan diversifikasi pos penerimaan pajak secepatnya. Sehingga, Ditjen Pajak tidak terlalu bergantung pada jenis pajak tertentu. Menrurut Bawono, saat adanya pelemahan ekonomi, pos penerimaan… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian dalam Omnibus… Read More ›
Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya
Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WP
Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Nah, melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah menetapkan sanksi administrasi perpajakan per bulan yakni dengan memperhitungkan… Read More ›
Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP). “Karena dia mengikuti tingkat suku bunga, sehingga bebannya sesuai dengan kondisi ekonomi, dan saya kira sudah tepat kalau… Read More ›
Biaya Logistik di Indonesia Mencapai 23,5 Persen dari PDB, Ini Strategi Bea Cukai
Bea Cukai terus mendorong penataan ekosistem logistik nasional untuk peningkatan efisiensi aktivitas perekonomian. Data Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa biaya logistik mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) lebih tinggi dari negara di kawasan ASEAN… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini Seputar E-Faktur 3.0 yang Wajib Diketahui
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan penerapan e-faktur 3.0 mulai dilaksanakan hari ini, Kamis (1/10/2020). Artina, pengusaha kena pajak (PKP) diminta untuk segera bermigrasi ke aplikasi yang baru karena format e-faktur sebelumnya akan segera ditutup. Lantas apa saja yang harus diketahui wajib… Read More ›
UU Bea Meterai Baru Disahkan, ini Dokumen Nantinya Tak Wajib Bermeterai
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan yang dikenakan bea meterai di tahun depan hanya dokumen yang bernilai di atas Rp5 juta. Di mana, saat ini, dokumen dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp1 juta sudah dikenai bea meterai. Selain… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 