Selain mengatur tentang klaster ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker mengakomodasi tiga ketentuan tekait pemajakan. Tiga ketentuan pemajakan ini mencakup substansi terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
DPR
Omnibus Law Ciptaker Disahkan Pekan Depan, Bagaimana Nasib Rezim Pajak ke Depan?
Polemik peleburan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ke RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ditanggapi oleh DPR. Rencananya RUU Ciptaker yang memuat klaster perpajakan akan segera disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pekan depan…. Read More ›
Diam-Diam, Pemerintah Selipkan Omnibus Law Perpajakan ke Dalam RUU Ciptaker
Secara mengejutkan, pemerintah menyebut substansi dalam Omnibus Law Perpajakan akan dilebur menjadi salah satu klaster di Undang-Undang (omnibus law) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Pemerintah beralasan peleburan substansi UU tersebut selain bisa menghemat waktu juga mengefisienkan proses legislasi dibandingkan membahasnya satu… Read More ›
UU Bea Meterai Baru Disahkan, ini Dokumen Nantinya Tak Wajib Bermeterai
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan yang dikenakan bea meterai di tahun depan hanya dokumen yang bernilai di atas Rp5 juta. Di mana, saat ini, dokumen dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp1 juta sudah dikenai bea meterai. Selain… Read More ›
UU Bea Meterai Baru Berlaku, Simak 8 Aturan Barunya
Direktur Peraturan Perpajakan 1, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Arif Yanuar, memberikan penjelasan soal 8 aturan dalam UU Bea Meterai yang baru. UU ini baru disahkan di DPR pada Selasa kemarin, 29 September 2020. Berikut 8 ketentuan baru tersebut: 1. Objek… Read More ›
PK Dikabulkan MA, Freeport Tak Harus Bayar Pajak Air ke Pemprov Papua
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Freeport Indonesia (PTFI) atas penarikan pajak air permukaan oleh Pemprov Papua. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Freeport tak harus membayar pajak air permukaan ke Pemprov Papua berdasarkan Perda Nomor… Read More ›
RUU BI: Pengawasan Bank Tak di OJK dan Gubernur BI Dicopot
Kabar perubahan Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) yang beraroma ‘lawas’ semakin kencang. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan perubahan payung hukum tersebut tak lama lagi dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam sebuah dokumen yang diterima CNBC Indonesia, terungkap pemerintah tengah mempersiapkan sebuah Rancangan… Read More ›
Sri Mulyani Incar Cukai Kantong Plastik Rp1,5 Triliun di 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah target penerimaan negara dari cukai kantong plastik dari nol menjadi Rp1,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Hal ini sejalan dengan rencana penerapan pungutan cukai plastik mulai tahun depan. Namun, kebijakan pungutan cukai plastik… Read More ›
Tagihan kartu kredit akan dikenai bea materai Rp 10.000
Tarif bea materai bakal segera naik. Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI telah sepakat untuk membawa RUU Bea Materai untuk disetujui di Rapat Paripurna DPR RI. Nantinya, tarif bea materai yang tadinya sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 bakal… Read More ›
‘Penerimaan Pajak Keok, Kok Malah BI yang Diobok-obok?’
SHARE Adanya rencana pembentukan Dewan Moneter membuat Ekonom Senior Faisal Basri geram. Menurut dia masalah moneter di Indonesia sebaiknya tidak dicampuri urusan politis. Faisal mencatat pemerintah tidak bisa dengan baik menyelamatkan APBN, terutama dari setoran pajak. Penerimaan negara dari sektor… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 