Pemerintah pusat sejak lama menginginkan kewenangan untuk ikut menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah. Tujuannya untuk memoles iklim investasi. Keinginan itu akhirnya terwujud lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada bab khusus kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan… Read More ›
DPRD
Omnibus Law, Pusat Bisa Sesuaikan Aturan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Aturan sebelumnya, pajak dan retribusi ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) versi terbaru. Pemerintah menambahkan Pasal 156A Ayat… Read More ›
Omnibus Law, Pusat Bisa Ikut Campur Kebijakan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini bisa ikut campur terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pemda berhak sepenuhnya dalam mengatur retribusi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam beleid itu, pemerintah menambahkan Pasal… Read More ›
Apes! Kewenangan Dipreteli, Pemda Harus Kasih Insentif di UU Ciptaker
Selain kewenangan penetuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang dirampas melalui UU Cipta Kerja, pemerintah pusat juga mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif usaha kepada pelaku usaha. Ketentuan ini semua diatur dalam Omnibus Law Ciptaker yang baru disahkan… Read More ›
Sah, Pajak Parkir dan Penerangan Jalan Umum di DKI Naik
DPRD DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, menjadi peraturan daerah (Perda). Setelah disahkan, pajak parkir di Jakarta yang semula 20 persen menjadi 30 persen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan naiknya pajak parkir… Read More ›
Layani Konsultasi Amnesti Pajak, KPP Sintang Buka Tujuh Hari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sintang, Subandono Rachmadi menerangkan antusiasme masyarakat Sintang terhadap amnesti pajak sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya perorangan, keluarga dan organisasi datang berkonsultasi ke KPP Pratama Sintang. “Wajib Pajak (WP) banyak yang… Read More ›
Ganjil genap diberlakukan, Ahok naikkan pajak kendaraan 15 persen
Merdeka.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama resmi bakal memberlakukan sistem ganjil genap pengganti 3 in 1 guna mengatasi kemacetan ibu kota. Namun, kebijakan tersebut dinilai justru akan menimbulkan masalah baru, yakni warga malah bakal membeli kendaraan baru untuk… Read More ›
Dua Aturan Kemudahan Berusaha Belum Selesai
Kemkeu telah memfinalkan penurunan tarif PPh BPHTB dari sebelumnya 5% menjadi 2,5% JAKARTA. Pemerintah mengaku masih belum menyelesaikan dua dari 18 aturan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB). Pertama, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/1994… Read More ›
Pajak DIRE Lebih Rendah dari Singapura
JAKARTA. Pasca menghapus pajak ganda, pemerintah berjanji akan memangkas tariff pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution… Read More ›
Insentif Pajak, Dewan Ingatkan Soal Aturan Main
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mendukung penuh rencana pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan. “Semuanya bagus asal diikuti dengan pembenahan peraturan,” katanya di Jakarta, Selasa, 14 April 2015. Sebelumnya pemerintah mewacanakan kebijakan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 