Dua Aturan Kemudahan Berusaha Belum Selesai

Kemkeu telah memfinalkan penurunan tarif PPh BPHTB dari sebelumnya 5% menjadi 2,5%

JAKARTA. Pemerintah mengaku masih belum menyelesaikan dua dari 18 aturan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB). Pertama, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (PPh BPHTB). Kedua, peraturan daerah atas turunan PP tersebut.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, belum rampungnya dua aturan itu karena prosesnya yang cukup panjang. Apalagi untuk Perda, memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD. “Ya itu memang belum,” katanya,  di Kantor Kepresidenan, Senin (9/5).

Dia menyebutkan, akan ada tiga Perda tentang BPHTB yang akan diterbitkan. Masing-masing dari Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkot Surabaya. Jakarta dan Surabaya dipilih karena akan dijadikan lokasi survei pemeringkatan EODB oleh Bank Dunia.

Darmin mengaku tidak bisa menargetkan rampungnya Perda-Perda tersebut karena terkait proses politik di daerah. “Kalau gubernur dan wali kota sudah sepakat, tinggal DPRD-nya,” katanya.

Tarif PPh BPHTB turun

Terkait revisi aturan PPh BPHTB, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan telah menyelesaikan dan menyerahkan ke Kemenko Perekonomian untuk dibahas lintas sektoral. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, dalam beleid ini pemerintah akan menurunkan tarif PPh atas pengalihan tanah dari sebelumnya 5% menjadi 2,5%. “Isinya akan menurunkan PPh untuk tanah menjadi 2,5%,” katanya.

Menurut Darmin, dengan penurunan tarif PPh atas pengalihan tanah, biaya pengadaan tanah dapat ditekan. Apalagi biasanya PPh atas pengalihan tana itu dipungut di awal pembayaran, sehingga memudahkan pengusaha dan masyarakat umum memulai usaha terutama dalam pengadaan tanah.  “Bukan hanya pengusaha, tetapi setiap transaksi jual beli tanah,” ujarnya.

Seperti diketahui dalam waktu dekat Bank Dunia akan melakukan survei tentang kemudahan memulai usaha (EODB). Indonesia mentargetkan bisa menaikkan peringkat dari 109 tahun lalu, menjadi 40 pada 2019. Pemerintah kemudian memasukkan langkah perombakan memulai usaha dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII.

Selain soal pengadaan tanah, pemerintah juga merevisi  PP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Minimum bagi Pendirian Perseroan Terbatas, Permenkumham Nomor 11/2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, Permen PU-Pera Nomor 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Permen ATR/BPN Nomor 8/2016 tentang Peralihan HGB Tertentu di Wilayah Tertentu.

Namun perubahan-perubahan di atas kertas tersebut belum cukup. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh instansi terkait betul-betul mengimplementasikan paket kebijakan jilid XII soal kemudahan berusaha di lapangan secara baik.

Sebab menurut Jokowi, hingga kini masih ditemui praktik pelayanan perizinan yang prosedurnya berbelit dan tidak jelas biayanya.  “Saya minta langkah perbaikan dalam paket ini betul-betul jalan di lapangan dan berubah secara nyata,” katanya,  ketika membuka rapat terbatas tentang EODB di Kantor Kepresidenan, Senin (9/5).

Salah satu yang disorot adalah proses pendirian perusahaan yang belum jelas prosedur, waktu selesai, dan biaya pembuatannya. Kemudian berkaitan dengan sertifikat tanah, Presiden menilai  belum ada perubahan yang berarti di lapangan. Sejumlah langkah ini dinilai bisa mendatangkan investasi.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: