Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.59/2020 terkait dengan mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beleid ini adalah turunan dari Undang-Undang No.9/2018 tentang PNBP. Substansi beleid yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu mencakup… Read More ›
menkeu
Jokowi Teken Dua Aturan Rezim PNBP Terbaru, Cek Di Sini!
Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani dua aturan turunan Undang-Undang (UU) No.9/2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP). Ada dua peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan pemerintah belum lama ini yakni PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP dan PP No.59/2020 tentang Tata Cara Pengajuan… Read More ›
Tagih Pajak di Tengah Corona, Sri Mulyani: Tidak Mudah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggunakan instrumen fiskal untuk selamatkan masyarakat dari masalah kesehatan, sosial, hingga ekonomi di situasi pandemi Covid-19. Kemudian, lanjut dia, salah satu instrumen itu dengan pemberian insentif pajak. Hal tersebut dilakukan… Read More ›
Sri Mulyani Ungkap Tantangan Penerimaan Pajak Makin Berat
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan perpajakan pada tahun depan akan semakin berat. Pasalnya, target penerimaan pajak tahun depan meningkat menjadi Rp1.224,8 triliun. Sementara tahun ini, capaian pajak diprediksi shortfall akibat anjloknya pertumbuhan penerimaan pajak. Sepanjang Januari hingga September saja perolehan pajak baru mencapai Rp750,6… Read More ›
Serapan Insentif Pajak Baru 24,6 Persen, Ini Komentar Sri Mulyani
Pemerintah mencatatkan realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha masih rendah, padahal tinggal tersisa 2,5 bulan pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini realisasi insentif perpajakan masih belum mencapai Rp30 triliun atau sebesar 24,6 persen dari… Read More ›
UU Ciptaker Bebaskan Pajak Lembaga Keagamaan & WNI di Luar Negeri
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Di dalamnya, ada sederet UU Perpajakan yang sedianya masuk dalam Omnibus Law khusus perpajakan tapi kemudian dimasukkan dalam paket Omnibus Law UU Cipta Kerja meski sebagiannya… Read More ›
Sri Mulyani Beberkan Pentingnya Pengenaan Pajak Digital
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak digital terus menjadi salah satu topik pembahasan penting antar negara. Menyusul kian terbatasnya penerimaan sejumlah negara akibat krisis global yang dipicu oleh pandemi Covid-19. “Karena semua negara ingin merebut dan mendapatkan bagian dari… Read More ›
Menkeu Ramal Ekonomi Digital RI Tembus Rp1.955 T pada 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi digital Indonesia naik dari US$40 miliar atau sekitar Rp588 triliun (asumsi kurs Rp14.700 per dolar AS) menjadi US$133 miliar atau sekitar Rp1.955 triliun dalam lima tahun ke depan. Ini berarti, nilai ekonomi digital domestik… Read More ›
Sri Mulyani tolak usulan pembebasan pajak mobil baru
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan pembebasan pajak mobil baru atau pajak pertambahan atas barang mewah (PPnBM). “Kita tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru seperti yang disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan industri otomotif,” kata… Read More ›
Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Buat Masyarakat Makin Mudah Berusaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Menurutnya, dengan omnibus law tersebut, masyarakat akan semakin mudah berusaha, sehingga dapat lebih cepat menggerakkan ekonomi. “Memberi kesempatan rakyat untuk berusaha secara mudah,”… Read More ›