Pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan kepada pengusaha dalam Undang-undang Cipta Kerja guna mendorong investasi di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan berbagai insentif tersebut pada akhirnya akan menaikan rasio pajak atau tax ratio. Rasio pajak… Read More ›
omnibus law
Pemerintah Ubah Besaran Denda Bagi WP yang Telat Setor Pajak
Pemerintah mengubah besaran denda bagi wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan. Aturan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
Omnibus Law, Pusat Bisa Sesuaikan Aturan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Aturan sebelumnya, pajak dan retribusi ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) versi terbaru. Pemerintah menambahkan Pasal 156A Ayat… Read More ›
Terungkap! Ini Alasan Kenapa Pemerintah Kenakan PPN Batu Bara
Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada batu bara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan lalu (05/10/2020). Sebelumnya, batu bara termasuk ke dalam salah satu jenis… Read More ›
Omnibus Law Bakal Gerus Penerimaan Pajak
Kementerian Keuangan mengakui jika UU Omnibus Law Cipta Kerja bakal menggerus penerimaan perpajakan maupun rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, pemerintah memberikan sejumlah insentif melalui UU Cipta Kerja. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menuturkan Kementerian Keuangan telah mengantisipasi penurunan penerimaan… Read More ›
Omnibus Law Cipta Kerja Tak Bebaskan TKA dari Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tak membebaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari kewajiban pajak. Namun, memang, pemerintah memberi insentif bagi pekerja asing dengan keahlian tertentu. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan pemerintah… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian dalam Omnibus… Read More ›
Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
Pemerintah pusat mengabarkan batal mencantumkan pasal terkait intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengkaji lebih jauh terkait… Read More ›
Kontroversi Masuknya Aturan Pajak dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR menyelipkan empat revisi undang-undang terkait perpajakan dalam Omnimbus Law Cipta Kerja. Padahal, revisi UU tersebut semula akan masuk dalam Omnimbus Law Perpajakan. Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi menjelaskan, klaster perpajakan memang tidak masuk… Read More ›
Daftar Objek Pajak Bebas PPh di Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah menambah daftar objek pajak yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Mengutip draf Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mengubah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 