Pemerintah pusat kini bisa ikut campur terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Sebelumnya, pemda berhak sepenuhnya dalam mengatur retribusi daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam beleid itu, pemerintah menambahkan Pasal… Read More ›
omnibus law
Stafsus Sri Mulyani Sebut Shortfall Pajak Akan Terjadi Karena UU Cipta Kerja
Relaksasi pajak penghasilan dalam Undang Undang Cipta Kerja diperkirakan akan membuat penerimaan pajak berkurang, kendati di sisi lain akan berdampak positif terhadap investasi pasar modal dan iklim investasi di dalam negeri. Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak… Read More ›
Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya
Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WP
Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Nah, melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah menetapkan sanksi administrasi perpajakan per bulan yakni dengan memperhitungkan… Read More ›
Beleid baru sanksi administrasi pajak dinilai memberikan keadilan bagi wajib pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, aturan baru sanksi administrasi perpajakan memberikan keadilan bagi wajib pajak (WP). “Karena dia mengikuti tingkat suku bunga, sehingga bebannya sesuai dengan kondisi ekonomi, dan saya kira sudah tepat kalau… Read More ›
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
Beredar hoax seputar pasal omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Berikut ini sejumlah fakta sesungguhnya dalam UU Ciptaker yang diungkap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebagaimana diketahui, kesepakatan soal UU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung… Read More ›
Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja
Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program… Read More ›
Hore! Dividen Bebas Pajak, Retribusi Daerah Bisa Dicabut
Meski kalah viral dari sektor ketenagakerjaan, UU ini juga merevisi perpajakan yang bakal memperkuat daya saing Indonesia. Persoalan perpajakan diatur dalam Bab Ketujuh, jika mengacu pada naskah UU Cipta Kerja yang beredar luas, dan berisikan 905 halaman). Ketentuan mengenai perpajakan… Read More ›
Di UU Cipta Kerja Status Pegawai Kontrak Bisa Seumur Hidup?
Serikat buruh ramai-ramai menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Pemerintah dan parlemen sendiri tak bergeming dengan derasnya penolakan dan tetap mengesahkan UU Cipta Kerja di Paripurna DPR pada Senin lalu (5/10/2020). Salah satu pasal krusial yang juga… Read More ›
Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah
Buruh/pekerja di seluruh Indonesia perlu mengetahui poin-poin dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang akan berdampak pada seluruh buruh/pekerja. Ada beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja soal upah hingga perjanjian waktu kerja. RUU Cipta Kerja Omnibus Law… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 