JAKARTA. Setelah gagal terlaksana tahun 2016, rencana pemerintah untuk memungut cukai kemasan plastic masih berjalan. Bahkan rencananya, pembahasan pungutan cukai untuk plastic kemasan itu akan dibahas kembali oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat ini. Direktur Jenderal(Dirjen)… Read More ›
pemeriksaan
Tarik Ulur Keterbukaan Data Perbankan dalam RUU KUP
JAKARTA. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tampaknya masih belum satu suara mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), khususnya mengenai pasal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi perbankan, untuk keperluan perpajakan. Selama ini, semua data perbankan… Read More ›
Presiden Merestui Ekspor Konsentrat
Asosiasi pertambangan: ekspor mineral mentah melanggar UU Minerba JAKARTA. Para penambang tembaga bisa bernafas lega. Sebab, pemerintah akan merilis Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuka lagi ekspor konsentrat tembaga. Dua produk hukum itu… Read More ›
Syarat Diler Utama Obligasi RI Diperketat
JAKARTA. Kementerian Keuangan akan memperketat persyaratan diler utama perdagangan surat berharga Negara (SBN) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.08/2013. Kabarnya beleid baru tersebut akan mensyaratkan agar Diler Utama perdagangan obligasi pemerintah tidak mempubliskasikan hasil riset yang akan mengganggu… Read More ›
Pertukaran Data Pajak RI-AS Segera Bergulir
JAKARTA, Pemerintah Indonesia dan otoritas pajak Amerika Serikat (IRS) segera menyepakati perjanjian kerjasama pertukaran data transaksi wajib pajak (WP). selain sudah disetujuinya draf perjanjian kerjasama antar negara atau intergovernmental Agreement (IGA) yang diajukan Indonesia IRS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga… Read More ›
Peningkatan Sengketa Diwaspadai
JAKARTA – Laporan per negara yang wajib disampaikan perusahaan multinasional yang melakukan transaksi afiliasi dinilai tidak perlu menjadi dasar koreksi yang dapat berujung pada peningkatan sengketa. Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC mengatakan dalam konteks global – sesuai dengan rencana… Read More ›
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.03/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.03/2016 TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA… Read More ›
Tangkal Transfer Pricing, Pajak Minta Tiga Dokumen
Ditjen Pajak mencari benchmark dalam menilai transaksi termasuk transfer pricing atau tidak JAKARTA. Untuk mendukung Peraturan Mentri Keuangan (PMK) mengenai skema harga transfer atau transfer pricing , Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) akan mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki omzet tertentu… Read More ›
Bobot Sapi Bakalan Tuai Pro Kontra
Kementan khawatir tak ada nilai tambah bagi industri penggemukan sapi lokal jika bobot sapi bakalan mencapai 500 kg per ekor JAKARTA, Selisih paham dalam internal pemerintah kembali terjadi soal rencana menerapkan kebijakan di sektor pertanian. Salah satunya, usulan Kementerian Perdagangan… Read More ›
Perusahaan Taambang Siap Jalankan PMK No 213/2016
JAKARTA. Perusahaan-perusahaan pertambangan batubara siap menjalankan perintah Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Aturan ini meminta perusahaan yang memiliki afiliasi baik di dalam maupun diluar negri melaporkan kegiatan bisnisnya secara rinci. ini agar dugaan transfer pricing untuk menghindari pajak tidak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 