Presiden Merestui Ekspor Konsentrat

joko widodo

Asosiasi pertambangan: ekspor mineral mentah melanggar UU Minerba

JAKARTA. Para penambang tembaga bisa bernafas lega. Sebab, pemerintah akan merilis Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuka lagi ekspor konsentrat tembaga.

Dua produk hukum itu kabarnya sudah direstui presiden Joko Widodo dan akan dibereskan di Kementrian Hukum dan HAM. “Aturan ini makan waktu satu, dua, tiga hari. Dalam pekan ini selesai semua, “ungkap Ignasius Jonan, Menteri ESDM, dalam konferensi pers dikantornya, Selasa (10/1) malam.

Jonan mengungkapkan, ada beberapa poin yang akan diatur dalam PP dan Permen ESDM tersebut. Pertama, perubahan status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kewajiban diinvestasi. Kedua, poin perpanjangan ekspor konsentrat dengan kewajiban membangun smelter, pengenaan pajak ekspor dan pengolahan bijih kadar rendah.

Sejumlah hal menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang ekspor konsentrat tembaga. Mulai dari kesempatan kerja di sektor pertambangan, serta peningkatan pendapatan Negara. “Kita harus meningkatkan investasi karena tidak mungkin investasi seluruhnya diciptakan APBN,’ tandas Jonan.

Dia juga menegaskan, pembukaan keran ekspor tembaga ini bukan berarti tiada lagi kewajiban pengolahan mineral mentah di dalam negeri (hilirisasi) dan divestasi saham pertambangan. Dua hal ini tetap wajib dijalankan oleh penambang. “Kami tetap mengikuti subtansi UU Minerba. Jadi enggak ada uapaya pelanggara peraturan, karena harus sesuai perundangan yang ada,” tegas Jonan.

Oleh Karen itu, ia berharap public tidak menganggap pembuatan PP dan Permen ESDM ini hanya untuk memuluskan keinginan perusahaan tertentu, misalnya PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. “Mohon pengertian. PP dan peraturan menteri ini tak dibuat khusus untuk badan usaha tertentu, tapi untuk semua sektor,” tandasnya.

Tak urung niat pemerintah ini menuai kritik. Jonatan Handojo, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), misalnya, menyatakan dirinya tak yakin Presiden Joko Widodo mengambil langkah gegabah mengeluarkan PP. Sebab, pembukaan ekspor mineral mentah melanggar UU Minerba.

Bahkan dia mengingatkan, pengesahan PP ekspor konsentrat bisa berdampak politis dan menggoyang kelangsungan pemerintah saat ini. Dus, dia berharap pemerintah tetap tegas menegakkan aturan dan tak takut kehilangan royalti dan penerimaan negara  bukan pajak (PNBP) Freeport senilai US$ 700 per tahun.  “Freeport bisa mengajukan ke pengadilan abitrase jika ekspor disetop. Tapi pemerintah tidak perlu takut,” tegas dia

Syahrir AB, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), juga menilai, tak ada untungnya membuka ekspor mineral karena perusahaan tambang mineral berkomitmen membangun smelter. ”Daripada meloloskan ekspor konsentrat, lebih baik memberikan insentif bagi smelter, memudahkan perizinan dan biaya energy murah,” terang Syahrir.

Tarik Ulur Kebijakan Larang Ekspor Mineral Mentah

12 Januari 2013

UU No 4 tahun 2009 tentang  minerba terbit. Salah satu poin krusial UU tersebut adalah, kewajiban melakukan pemurnian mineral didalam negeri  sebelum diekspor. Bagi IUP, kewajiban itu mulai berlaku setelah UU disahkan. Sedangkan untuk kontrak karya mendapatkan dispensasi hingga 12 Januari 2014

6 Februari 2012

Menteri  ESDM menerbitkan Permen No 7 tahun 2012. Dalam aturan ini, pemegang izin usaha pertambangan produksi dan izin usaha pertambangan rakyat dilarang melakukan ekspor mineral mentah atau yang belum diolah dan dimurnikan mulai 6 Mei 2012

16 Mei 2012

Setelah diprotes berbagai kalangan, Permen No 7 tahun 2012 direvisi menjadi Permen No 11 Tahun 2012. Dalam revisi ini, ekspor mineral mentah boleh tetap dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya izin pertambangan yang dimiliki harus dinyatakan clean dan clear oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Syarat lain: perusahaan tamban harus meneken pakta integritas, akan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum mengekspor komoditas mineral dan harus membayar bea keluar sebesar 20%.

1 Agustus 2013

Terbit Peraturan Menteri ESDM No 20 tahu 2013 yang merupakan revisi kedua Permen ESDM No 7 tahun 2012. Dalam revisi ini antara lain menyebutkan, pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) masih bisa melakukan ekspor mineral mentah (ore) sampai 12 Januari 2014. Dalam Permen ini juga diatur kadar minimum mineral yang bisa diekspor, tembaga misalnya 99,9%.

11 Januari 2014

Sehari menjelang pemberlakua UU No 4 tahun 2009, pemerintah menerbitkan PPNo 1 tahun 2014 dan Menteri ESDM menerbitkan Permen No 1 tahun 2014 yang memberikan kelonggaran kepada perusahaan tambang tetap mengekspor mineral yang belum dimurnikan hingga 12 Januari 2017. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 6 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan tambang yang diekspor mineral mentah wajib membayar bea keluar sebesar 20% dan naik secara bertahap hingga mencapai 60% pada 31 Desember 2016.

Berikut ini Grafik Ekspor Mineral (ton)

Sumber; Harian Kontan, Rabu , 11 Januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: