Tangkal Transfer Pricing, Pajak Minta Tiga Dokumen

a0538-tax2bamnesti

Ditjen Pajak mencari benchmark dalam menilai transaksi termasuk transfer pricing atau tidak

JAKARTA. Untuk mendukung Peraturan Mentri Keuangan (PMK) mengenai skema harga transfer  atau transfer pricing , Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) akan mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki omzet tertentu sesuai aturan transfer pricing untuk menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, dokumen pendukung yang wajib disiapkan adalah local file, master file, dan country by country report (CbCR), yang akan diminta sebagai bukti pemeriksaan mendampingi master document dan local document.

Menurut Yoga, pada prinsipnya, bila suatu perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan diluar negeri, mereka harus mempersiapkan CbCR agar Ditjen Pajak bisa menganalisa nilai kewajarannya. “Supaya kami punya benchmark  sehingga bisa fair meng-assessment transaksi yang mereka laporkan,” kata Yoga, Senin (9/1).

Selain itu, lanjut Yoga, dokumen tersebut juga bisa menjadi bukti ketika ada sengketa. “Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menerapkan itu,” katanya.

Dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut termasuk laporan keuangan konsolidasi dari grup usaha tersebut, terutama bagaimana perusahaan menalokasikan biaya-biaya diberbagai Negara. “ Selama ini sudah terjadi, tetapi diangkat lagi ke PMK untuk memperjelas dan memperkuat tuturnya.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol menambahkan, kebijakan ini merupakan salah satu langkah reformasi yang disiapkan pemerintah. Pengetatan ini sebagai semangat dari masyarakat internasional untuk melaksanakan era keterbukaan reformasi.

Oleh karena itu, pemeritah akan melakukan konvergensi terhadap regulasi di dalam negeri untuk mengakomodasi empat standar minimum yang dideklarasikan dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). “Keempat standar yang itu adalah harmful tax practices, treary abuse, transfer pricing documentation, dan dispute resolution. Keempat ini harus diakomodasi dalam UU kita maupun di peraturan Menkeu,” ujarnya.

Potensi besar

Pengamat dari Center For Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, selama ini memang belum ada data pasti mengenai kerugian Negara atas transfer pricing atau transaksi antar perusahaan afiliasi. Pasalnya, ketika ada sengketa, ada keterbatasan data pembanding.

Yang jelas, kata dia tax avoiding international ini memiliki potensinya pemasukan pajak besar. Dengan adanya aturan yang sudah lebih detail dan syarat cukup jelas, Ditjen Pajak bisa menjaring atau menangkal tax avoiding. “Saya rasa potensi pemasukan pajaknya bisa sampai Rp 25 triliun,” katanya.

Menurutnya, yang sering melakukan transfer pricing terutama menyangkut barang tangible maupun intangible. “Tangible maksudnya barang-barang seperti Mobil, ponsel , dan lain-lain. Sektor yang bermain masih manufaktur, jasa, dan perdagangan. Tetapi sekarang harus jadi perhatian adalah intangible asset. Contohnya royalty, bunga, dan lain-lain,” katanya.

Mekanisme transaksi transfer pricing, kata Yustinus, umumnya dilakukan perusahaan terafiliasi yang bertujuan untuk mengurangi laba, sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah.

Menurutnya, modus transfer pricing dapat terjadi atas harga pernjualan dan pembelian overhead cost , bunga shareholder-loan,  penjualan melalui special purpose company dan lainya.

Dua Modus Transfer Pricing

ADA banyak modus praktik transfer pricing. Menurut situs resmi DJP, dua diantaranya: Pertama, sebuah perusahaan otomotif PT X memproduksi Mobil di Indonesia dengan biaya Rp 700 dan menjualnya ke PT Y (perusahaan afiliasi) diluar negeri seharga Rp 725. PT Y ini hanya dummy yang yang berada di negara berpajak rendah (tax heaven country). Dari PT Y, Mobil dijual ke PT Z (non-afiliasi ) Rp 1.000. Karena PT Y tidak memiliki usaha riil, sebenarnya yang terjadi adalah Penjualan Mobil dari PT X ke PT Z.

Kemudian, profit PT X yang dilaporkan dalam SPT, adalah Rp 725-Rp 700 atau Rp 25 per Mobil. Seharusnya, profit PT X adalah Rp 1.000 dikurangi Rp 700 atau Rp 300. Nah, selisih harga jual ini merupakan bentuk transfer pricing berupa mark down. Negara dirugikan karena seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp 300 per mobil. Disisi lain, pemegang saham minoritas juga rugi karena penjualan perusahaan menjadi lebih rendah sehingga profit juga lebih kecil.

Model transfer pricing kedua yakni dengan skema membayar royalti ke indul usaha. Contoh PT Adi Indonesia selaku anak usaha PQR Limited, mendapat lisensi untuk menjual produk ponsel milik PQR Limited. Selain itu, PQR Limited juga memberi lisensi ke perusahaan non afiliasi di Indonesia, yaitu PT B

Atas omzet tahunan, PT A membayar royalti ke PQR Ltd Rp 10 miliar. Dengan jumlah omzet yang hamper sama, PT B hanya membayar royalti ke PQR Ltd Rp 2,5 miliar. Atas perbedaan tarif royalti, kemungkinan pembayaran royalti PT A adalah pembayaran dividen terselubung dari PT A ke PQR Limited selaku pemegang saham.

Sumber: Harian Kontan, Selasa, 10 Januari 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Iklan


Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: