Peningkatan Sengketa Diwaspadai

a0538-tax2bamnesti

JAKARTA – Laporan per negara yang wajib disampaikan perusahaan multinasional yang melakukan transaksi afiliasi dinilai tidak perlu menjadi dasar koreksi yang dapat berujung pada peningkatan sengketa.

Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari DDTC mengatakan dalam konteks global – sesuai dengan rencana aksi 13 base erosion and profit shifting (BEPS), informasi dalam laporan per negara (country by country reporting/CbCR) memang dipergunakan terutama untuk menelusuri risiko atas manipulasi transfer pricing (TP).

“Ditakutkan terdapat penggunaan perspektif yang berlebihan atas apa yang disebut fair share allocation. Data tersebut justru menjadi godaan untuk dilakukannya koreksi dan cenderung berujung pada sengketa,” ujarnya, Senin (9/1).

Informasi tersebut, lanjut Bawono, seharusnya bukan dijadikan dasar untuk melakukan koreksi (transfer pricing adjustment). Kendati demikian, memang tidak tertutup kemungkinan hal tersebut justru mengubah perilaku Otoritas Pajak atas informasi yang biasanya tidak bisa diperoleh dalam format TP documentation (TP Doc) sebelumnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/ PMK.03/2016 untuk penentuan TP, WP wajib menyimpan dan menyediakan dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.  Informasi yang terdapat dalam laporan per negara (CbCR), sesuai dengan Pasal 10 ayat (6), hanya digunakan untuk keperluan penilaian risiko adanya penghindaran pajak lewat TP.

Dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Dua dokumen ini wajib dibuat ikhtisar dan dilampirkan saaat penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) badan.

Sementara itu, laporan per negara harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Dokumen ini wajib disampaikan sebagai lampiran SPT tahunan PPh badan untuk tahun pajak 2016 dan seterusnya.

Dalam beleid tersebut, untuk keperluan pengawasan kepatuhan wajib pajak (WP), pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (bukper), atau penyidikan, Dirjen Pajak hanya berwenang meminta dokumen induk dan dokumen lokal.

Selain itu, kewenangan permintaan kedua dokumen itu juga diberikan untuk melakukan proses penelitian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pegurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembetulan.

“WP wajib menyampaikan dokumen penentuan harga transfer sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” bunyi pasal 5 dan pasal 6 ayat (2).

Jika WP menyampaikan dokumen melebihi jangka waktu –khusus untuk keperluan pengawasan kepatuhan WP, pemeriksaan, pemeriksaan bukper, atau penyidikan–dokumen itu tidak dipertimbangkan sebagai dokumen penentuan harga transfer.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak mengatakan CbCR memang lebih untuk benchmark antara praktik usaha di satu negara dan negara lain. Dengan demikian, Otoriotas Pajak juga tidak kesulitan meng-assess data transaksi.

KONVERGENSI

Ditemui terpisah, John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak mengatakan pelaporan per negara CbCR dalam TP Doc, merupakan salah satu bagian dari rekomendasi proyek anti BEPS pada rencana aksi 13.

Selain TP doc, pemerintah Indonesia harus segera melakukan konvergensi regulasi domestik untuk mengakomodasi tiga dari BEPS 4 Minimum Standards lainnya, yakni praktik berbahaya dalam pajak (harmful tax practices), penyalahgunaan perjanjian pajak (tax treaty abuse), dan penyelesaian sengketa (dispute resolution).

“Ini sangat menarik, Indonesia menjadi negara yang siap melakukan CbCR, langkah cepat dari pemerintah untuk mengakomodasi ketentuan komunitas internasional,” katanya dalam sebuah diskusi perpajakan.

Saat ditanya terkait dengan batas peredaran bruto konsolidasi WP paling sedikit Rp11 triliun yang wajib menyampaikan CbCR, John mengatakan batasan itu mengikuti patokan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam rencana aksi 13 BEPS, batasan yang direkomendasikan yakni €750 juta atau setara Rp11 triliun. Batasan ini, lanjutnya, sudah mencirikan bentuk skala usaha grup besar. Pasalnya, banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang memenuhi kriteria tersebut.

“Mereka itu harus transparan dan terbuka. Transaksi antar grup di antara mereka itu benar-benar mencerminkan nilai wajar. Itu tujuannya. Supaya nanti kita bisa lihat bahwa pajak yang dia bayar sudah sesuai dengan yang seharusnya,” jelasnya.

Laporan Per Negara Memuat Informasi

a. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per Negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi itu mencakup nama Negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba atau rugi sebelum pajak, pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong/ dipungut/ dibayar sendiri, PPh terutang, modal akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas.

b. Daftar anggota grup sudah dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

Sumber: Koran Bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Iklan


Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: