JAKARTA – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka per Agustus 2016 tercatat 5,61% turun dari Agustus tahun 2015 yang sebesar 6,18%. Berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah diklaim mampu mengurangi angka pengangguran. Menteri ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan,… Read More ›
JAKARTA – Penentuan upah baru selalu menjadi bola panas. Tak terkecuali penetapan dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2017. Bahkan, Rabu (26/10), Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta sepakat memutuskan dua opsi UMP 2017. Dua pilihan itulah yang… Read More ›
JAKARTA – Perumusan upah minmum provinsi (UMP) DKI Jakarta sepertinya tarik ulur. Rapat Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang digelar Rabu (12/10) lalu belum berhasil mencari kata sepakat terkait UMP tahun 2017. Perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan aturan teknis yang menjadi petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Sayangnya, beleid turunan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 20 tahun 2016 tentang tata pemberian sanksi administratif PP nomor 78… Read More ›
JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh dalam peringatan hari buruh internasional 1 Mei lalu tak membuat Pemerintah bergeming. Pasalnya, Pemerintah tak mengabulkan tuntutan para buruh untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Menteri… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sudah ada 31 provinsi yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2016 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 tentang Pengupahan. Namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial… Read More ›
JAKARTA. Sekitar 70 konfederasi serikat pekerja mengajukan gugatan uji materi atawa judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ke Mahkamah Agung (MA). Gabungan kelompok buruh ini menuntut MA mencabut pasal 44 ayat 2 yang mengatur rumusan penetapan… Read More ›
JAKARTA. Protes mati listrik di Jabodetabek terus menguar belakangan. Selain merugikan, listrik mati juga mengganggu aktivitas warga. Sumber KONTAN di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat, frekuensi pemadaman listrik parsial sepanjang Desember 2015 ini mencapai lebih dari 40 kali. Catatan… Read More ›
JAKARTA. Tidak dipatuhinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan oleh sejumlah gubernur menyebabkan pengusaha khawatir. Pengusaha merasa terjadi ketidakpastian dalam memutuskan kenaikan upah buruh. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani. Menurutnya ketidakpatuhan pemerintah daerah… Read More ›
JAKARTA. Aksi mogok nasional untuk menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dilakukan berbagai serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) pekan lalu ternyata belum mendapat respon dari pemerintah. Alhasil, para buruh kini bersiap melakukan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 