Bola Panas UMP Jakarta Dilempar ke Gubernur

Hasil gambar untuk upah minimum provinsiJAKARTA – Penentuan upah baru selalu menjadi bola panas. Tak terkecuali penetapan dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2017.

Bahkan, Rabu (26/10), Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta sepakat memutuskan dua opsi UMP 2017. Dua pilihan itulah yang akan direkomendasikan kepada gubernur untuk ditetapkan lewat peraturan gubernur.

Masalahnya, mulai Jumat (28/10), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi mengajukan cuti di luar tanggungan untuk kampanye pemilihan kepada daerah (pilkada). Alhasil, waktu yang tersedia bagi gubernur untuk meneken Peraturan Gubernur yang mengatur tentang UMP 2017 hanya tinggal Kamis (27/10).

Bila batas waktu itu terlampaui, seluruh tugas dan wewenang gubernur dalam hal pemerintahan akan dialihkan kepada pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Catatan saja, kemarin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menetapkan Soni Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap, Ahok bisa meneken keputusan tentang UMP DKI Jakarta 2017 sebelum mengambil masa cuti kampanye. Sebab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan, gubernur harus menetapkan UMP pada 1 November pada tahun sebelumnya.

Dalam rapat Dewan Pengupahan yang digelar kemarin, Dewan Pengupahan Provinsi DJKI Jakarta mengusulkan dua opsi rekomendasi UMP untuk tahun 2017. Keputusan yang masih lonjong itu terjadi akibat Dewan Pengupahan tak mencapai kata sepakat terkait usulan kenaikkan UMP 2017.

Ada dua opsi

Dua opsi itu, pertama Rp 3,83 juta sesuai usulan dari unsur pekerja atau naik 23% dari UMP 2016. Kedua, usulan dari pengusaha sebesar Rp 3,35 juta atau naik 8,25% dari UMP 2016.

Perhitungan UMP dari pengusaha ini sesuai dengan formula pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015. “Angka kenaikan UMP ini kami rekomendasikan ke gubernur untuk segera ditetapkan sebagai UMP DKI Jakarta 2017 melalui peraturan gubernur,” kata Sarman, kemarin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan skema penetapan UMP 2017 sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah, muatan politik dalam penetapan UMP harus dihilangkan.

Penulis: Handoyo, Herlina Kartika

  1. Sumber: Harian Kontan, 27 Oktober 2016

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: