Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan sejumlah sektor belum optimal dalam menyetor pajak kepada negara. Padahal, porsinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. “Di sinilah kalau kami ingin reformasi sektor perpajakan, kontribusi sektoral harus dipelajari, pertimbangkan,… Read More ›
UU
Omnibus Law Bakal Gerus Penerimaan Pajak
Kementerian Keuangan mengakui jika UU Omnibus Law Cipta Kerja bakal menggerus penerimaan perpajakan maupun rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, pemerintah memberikan sejumlah insentif melalui UU Cipta Kerja. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menuturkan Kementerian Keuangan telah mengantisipasi penurunan penerimaan… Read More ›
UU Cipta Kerja: Ruang Diskresi Vonis Pidana Pajak sangat Luas
Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika UU Cipta Kerja diputuskan, tak tertutup kemungkinan muncul keraguan dalam memutuskannya. Itu sebabnya, Derrida (1930-2004)… Read More ›
Dirjen Pajak: Titip barang tidak dikenakan PPN di awal
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, pemerintah telah menghapus skema penyerahan barang kena pajak (BKP) secara konsinyasi atau titip barang. Sebagai ilustrasi, apabila ada wajib pajak yang menitipkan barangnya ke pada wajib pajak lain, maka di… Read More ›
Beban Pajak Emiten Saham Semakin Ringan
Pemerintah menggelontorkan sejumlah relaksasi perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 2/2020 plus UU Cipta Kerja. Wujud keringanan pajak itu mulai dari pemotongan pajak penghasilan (PPh) dividen, hingga pengurangan PPh bagi emiten saham yang memiliki jumlah saham yang beredar di… Read More ›
Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Buat Masyarakat Makin Mudah Berusaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Menurutnya, dengan omnibus law tersebut, masyarakat akan semakin mudah berusaha, sehingga dapat lebih cepat menggerakkan ekonomi. “Memberi kesempatan rakyat untuk berusaha secara mudah,”… Read More ›
Omnibus Law Cipta Kerja Tak Bebaskan TKA dari Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tak membebaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari kewajiban pajak. Namun, memang, pemerintah memberi insentif bagi pekerja asing dengan keahlian tertentu. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan pemerintah… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian dalam Omnibus… Read More ›
Batubara kena PPN, ini penjelasan pemerintah
Pemerintah menetapkan batubara akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Dalam UU sapu jagad investasi tersebut pemerintah mengatur jenis pajak yang tidak dikenai PPN antara lain hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil… Read More ›
Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
Pemerintah pusat mengabarkan batal mencantumkan pasal terkait intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengkaji lebih jauh terkait… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 