Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai sebesar Rp 1.404 triliun atau terkontraksi sebesar 9,2% dibandingkan tahun 2019. Penurunan kinerja penerimaan perpajakan ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang menyebabkan perlambatan baik di sisi perekonomian… Read More ›
wajib pajak
Kadin minta diskon angsuran PPh pasal 25 berlanjut tahun depan
Wakil Kedua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menyayangkan, insentif diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 tidak masuk daftar rencana dukungan usaha program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Menurutnya, dari segi perpajakan untuk percepatan pemulihan ekonomi korporasi,… Read More ›
Pemberian Insentif Bantu Wajib Pajak Pulihkan Usaha di Masa Pandemi
Rancangan APBN 2021 yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional mendapat sambutan yang positif. Kebijakan insentif pajak perlu dilakukan untuk membantu likuiditas wajib pajak badan maupun perorangan. “Insentif pajak akan sangat membantu kalangan dunia usaha yang saat ini sedang kesulitan… Read More ›
Anomali Respons Dunia Usaha atas Insentif Pajak
Rendahnya serapan dana APBN berupa insentif fiskal bagi penanganan dampak pandemi Covid-19 yaitu rata-rata di kisaran 10,14% atau sekitar Rp12,28 triliun (Data Kementerian Keuangan per 20 Juni 2020), menimbulkan pertanyaan bagi pemerintah maupun dunia usaha. Harapan untuk membantu likuiditas bagi… Read More ›
Aturan Segera Diteken, Korporasi Bisa Nikmati Diskon Pajak 50 Persen
Aturan pelaksana relaksasi diskon PPh pasal 25 korporasi dari 30 persen menjadi 50 persen segera diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat. Pemerintah berharap aturan segera rilis bulan ini, supaya wajib pajak (WP) bisa menggunakan insentif pajak untuk masa pajak Juli 2020…. Read More ›
Ditjen Pajak: 16 perusahaan digital asing siap pajaki konsumen
Sebanyak enam belas perusahaan digital asing sudah siap memajaki konsumen Indonesia mulai awal Agustus dan September 2020. Nantinya, konsumen akan secara langsung dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai barang/jasa digital. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat… Read More ›
Advance Pricing Agreement, Fasilitas Pencegah Sengketa Pajak
Kepastian dalam bisnis merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi dunia usaha, terlebih di masa sekarang kala pandemi Covid-19 menyerang. Ketidakpastian sangat erat kaitannya dengan risiko dan peningkatan biaya, yang tentu saja tidak dikehendaki para pelaku usaha meskipun seringkali tidak dapat… Read More ›
Wajib pajak pengguna faktur pajak tak sah divonis 5 tahun 6 bulan, denda Rp 20,5 M
Direktorat Jenderal Pajak boleh lega hati karena memenangkan kasus pidana perpajakan melawan wajib pajak nakal. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada persidangan secara online yang diketuai oleh Majelis Hakim Yosdi, pada Rabu tanggal 5 Agustus 2020 telah menjatuhkan vonis… Read More ›
Curang bayar pajak, wajib pajak ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 20 M
Direktorat Jenderal Pajak kembali memenangkan kasus pidana perpajakan saat melawan wajib pajak nakal. Kali ini, DJP berhasil memenjarakan tersangka dalam kasus kecurangan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menggunakan faktur pajak tidak sah. Dalam pengadilan yang dilakukan secara online pada… Read More ›
PPh Korporasi, Sri Mulyani: Selama Ini Diskon 30 Persen, Kini Jadi 50 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali memberikan stimulus tambahan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai perbaikan atas tiga paket stimulus yang telah diluncurkan sejak awal pandemi Covid merebak. Stimulus tersebut salah satunya terkait insentif perpajakan bagi dunia usaha. Sri Mulyani menuturkan wajib pajak (WP)… Read More ›