Pemerintah sangat keliru jika menghapus kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sebaiknya pemerintah kembali menelaah makna NJOP sebelum benar-benar mengambil keputusan itu. Soalnya, NJOP bukan hanya berfungsi untuk menentukan harga dasar properti. Keberadaan NJOP cukup penting bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan aset negara.
Jika NJOP dihapus, maka dampak nyata yang langsung ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ketika pemerintah akan menaksir nilai suatu aset properti. Sebab, salah satu cara untuk mengukur harga aset apakah wajar atau tidak adalah dengan melihat NJOP.
Dengan cara itu, pemerintah akan mengetahui harga sebuah aset berdasarkan lokasi disekitarnya. Mengapa? Karena NJOP dihitung dengan cara membandingkan harga sebuah objek aset dengan harga objek sejenisnya yang berada di lokasi lain. Jadi, singkatnya NJOP merupakan dasar argumentasi yang jelas ketika akan melakukan tawar menawar harga aset.
Jika NJOP dihapus, maka pemerintah akan kesulitan untuk mewujudkan programnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Ambil contoh, ketika pemerintah melakukan pembebasan lahan masyarakat di sebuah lokasi untuk kebutuhan lahan proyek pembangunan infrastruktur. Nah, bagaimana cara pemerintah akan menilai ganti rugi yang pantas bagi lahan milik masyarakat tanpa adanya NJOP? Tentu, pembebasan lahan ini akan berlarut-larut.
NJOP juga bisa menjadi pengontrol harga properti. Saat ini, harga properti di Indonesia tidak karuan. Kenaikan harganya sulit dikontrol. Jika NJOP tidak ada, maka akan makin sulit menetapkan harga properti. Bahkan, harga properti bisa bergerak tidak masuk akal.
Akibatnya, dampak yang ditumbulkan sangat luas. Inflasi bisa melonjak. Properti akan berfungsi sebagai alat spekulasi dibandingkan sebuah aset yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu tempat tinggal.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar