Pemerintah tak pernah merasa melarang pengusaha dalam jaringan (daring) alias online untuk berdagang. Malahan menurut pemerintah, pengusaha online memberikan kontribusi bagus untuk ekonomi.

Meski begitu, Direktur Jendral Bea dan Cukai Her Pambudi menegaskan, semua pengusaha tanpa kecuali , harus taat aturan. Karena itu, kata Heru, kebijakan pengetatan impor berisiko tinggi tak perlu dikhawatirkan oleh pengusaha manapun. Asalkan, mereka menaati semua aturan impor.

Soal praktik impor borongan yang dilakukan pengusaha yang belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial, menurut Heru bukannya tidak boleh. “Bukan boleh atau tidak boleh, tetapi mematuhi dan memenuhi peraturan atau tidak memenuhi. Jadi selama memenuhi aturannya, tentunya kami akan layani. Dan di situ barangkali letak permasalahannya,” ujar Heru kepada KONTAN.

Ia mencontohkan misalnya satu orang mengimpor 100 jenis barang pada satu kontainer. Isinya ada sapu, pisau cukur, lampu LED dan lainya dalam satu container. “Pertanyaan saya, itu barangnya siapa? Padahal di dalam dokumen dia sebutkan sebagai barang dia. Berarti kan mulai tidak tertib karena melanggar, yakni tidak jujur,” ujarnya. Itulah aturan yang sedang dijalan kan oleh petugas Bea Cukai di lapangan .

Heru menambahkan, memang bisa saja ada perusahaan yang biasa mengurusi impor atau biasa disebut perusahaan jasa kepabeanan. Namun tetap saja mereka harus taat aturan, tidak mengakali supaya tak kena bea masuk dan biaya lainnya.

Hingga saat ini masih banyak barang yang tertahan di gudang Bea Cukai. Banyak importir tidak mau mengurus karena biaya nya berkali-kali lipat dari pada yang biasa nya dibayarkan. “Barangnya macam-macam tas, baju, kerokan jenggot, lampu, sapu, lampu LED, sebagian dari mana-mana dan sebagian besar dari China,” ujarnya.

Sebagian memang ada yang sudah keluar karena lolos dari pengawasan petugas di lapangan. Heru mencatat, sejak pengetatan dilakukan ada 4,7% yang masih tertahan dan kini jumlahnya terus menyusut. “Untuk pengusaha, kalau sudah di beritahukan mestinya segera menyesuaikan dengan aturan yang ada,” pungkas Heru.

Sumber : Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty