Realisasi rencana pemerintah masih dipertanyakan
Langkah pemerintah mengerek harga premium Rp 200 per liter mulai awal bulan ini membikin Firman bingung. Sopir angkutan kota jurusan Kebayoran-Tanah Abang, Jakarta, ini akhirnya memilih tidak mengerek tarif angkutan lantaran kenaikan harga premium sangat tanggung.
Sejak pemerintah memutuskan menghapus subsidi premium, masyarakat memang harus siap menghadapi perubahan harga bahan bakar minyak (BBM). Tanpa subsidi, harga BBM akan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. “Kalau harga BBM naik, masyarakat harus mengerti karena harga minyak dunia naik,” kata presiden Joko Widodo kepada Tim KONTAN, Jumat (27/2) lalu.
Sopir seperti Firman maupun masyarakat lainnya tentu akan belajar dan terbiasa dengan perubahan harga BBM. Namun, ketika para sopir memilih tidak mengerek tarif angkutan, Firman berharap, pemerintah mampu menjaga agar harga kebutuhan pokok tidak melonjak tinggi. Sebab, pendapatan sopir angkot tidak mengikuti kenaikan harga kebutuhan.
Bagi masyarakat, yang paling penting harga kebutuhan pokok tetap murah dan terjangkau. Mereka tak terlalu ambil pusing kenapa pemerintah menghapus subsidi BBM. Tapi bagi Jokowi, langkah penghapusan subsidi BBM penting bagi terciptanya ruang fiskal yang lebih besar. Dengan menghapus subsidi BBM, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran subsidi untuk membangun infrastruktur. Harapannya, biaya transportasi akan lebih efisien sehingga harga barang menjadi lebih murah. Infrastruktur juga kunci untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, Jokowi mengalokasikan anggaran sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Demi mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengerek target penerimaan pajak cukup ambisius mencapai Rp 1.489,3 triliun. “Potensi pajak masih gede sekali,” kata Jokowi optimistis.
Implementasi
Jokowi boleh saja yakin rencana dan target pemerintah bakal tercapai. Namun, pelaku usaha tak urung meragukan kapasitas dan kemampuan pemerintah. Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan, realisasi pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lama. Target penerimaan pajak yang ambisius, menurut Hariyadi, juga bakal menjadi masalah. Sebab, kebijakan pemerintah mengerek pendapatan pajak masih belum jelas.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi melambat seiring kinerja ekspor yang stagnan dan belanja masyarakat yang makin berkurang. Apalagi, selama ini penerimaan pajak selalu gagal mencapai target. “Penerimaan pajak masih menjadi tanda tanya sementara rencana belanja sudah dipasang,” ujar Hariyadi.
Lantaran sumber dana terbatas, ekonom Bank BCA David Sumual mengingatkan, pemerintah harus bisa membikin prioritas pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga harus membenahi kendala internal seperti pola birokrasi di beberapa kementerian yang gemuk dan tidak lincah. Menurut David, pola birokrasi saat ini bisa memperlambat proses pembangunan.
Jika realisasi pembangunan infrastruktur terlambat, masalah lain akan muncul. Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih, mengatakan, jika rencana pembangunan infrastruktur meleset, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% tidak akan tercapai. Akibatnya, target penerimaan perpajakan juga bisa tidak tercapai.
Memang, pemerintah bisa menutup pembiayaan melalui utang. Namun, kinerja pemerintah dinilai dari APBN. Jika target meleset, kredibilitas pemerintah bakal menurun. Alhasil, “Jika tahun depan pemerintah punya rencana besar, orang tidak akan percaya,” kata Lana.
Persepsi terhadap ketidakmampuan pemerintah mengimplementasikan rencana bakal membikin investor enggan menanamkan duit di Indonesia. Jika investasi terhambat, lagi-lagi, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Tak Cuma itu, investor akan memilih membangun pabrik di negara lain seperti Vietnam. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), barang dari Vietnam bisa masuk ke Indonesia dengan bea masuk 0%. Jadi, tak perlu harus berinvestasi ke Indonesia. “Impor semakin deras, nilai tukar rupiah semakin tertekan,” kata Lana.
Alhasil, pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah.
Sumber: KONTAN
pajak@pemeriksaanpajak.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar