PDBI baru menyelesaikan kajian Olimpiade Pajak 2015 dengan melihat data pajak perseroan sebanyak 492 anggota Bursa Efek Indonesia plus 3 entitas, yakni Pertamina, Bank Indonesia, dan PT Freeport Indonesia. Menurut data Laporan Tahunan 2013, hanya 380 perusahaan yang mencatat laba dan melunasi pajak perseroan Rp 114 triliun dari revenue Rp 2.836 triliun. Sedang 111 perusahaan melaporkan kerugian yang berkisar dari Rp 8,3 juta hingga Rp 2,25 triliun atau total Rp 8,8 triliun dari revenue Rp 358 triliun.
Pertamina menjadi juara pembayar pajak terbesar dengan total pembayaran Rp 21,4 triliun atau 18,75% dari seluruh pajak yang dibayar oleh 380 emiten (+3 entitas Pertamina, BI, Freeport) dari revenue Rp 71 triliun. Sementara pajak Freeport mencatat puncak total government benefit 2011 sekitar US$ 2,4 miliar dengan PPh Badan US$ 1,6 miliar pada saat tingkat produksi dan penjualan sesuai target, kadar mineralnya bagus sekali, dan harga mineral berdasarkan harga pasar juga tinggi.
Saat ini, penghasilan perusahaan dan pajak pajaknya turun drastis karena adanya mogok, kecelakaan kerja, restriksi impor, dan peningkatan biaya pembangunan tambang bawah tanah untuk mempertahankan tingkat produksi berakhirnya tambang terbuka di 2017. Untuk tahun 2013, Freeport berada di ranking 7 setelah Pertamina, Telkom, BRI, Mandiri, Astra, dan BI.
Hanya 22 entitas yang membayar pajak di atas Rp 1 triliun. Delapan dari unsur negara yaitu Pertamina, Telkom, BRI, Mandiri, BI, Perusahaan Gas Negara, BNI, dan PT Semen Indonesia. Sebanyak delapan multinasional: Jardine pemilik Astra, Freeport, Philip Morris pemilik HM Sampoerna, Unilever Indonesia, United Tractors, Heidelberg pemilik Indocement, CIMB Niaga, dan Danamon. Ada enam swasta nasional, ialah Bank Central Asia, Adaro Energy, Medco Energy, Energi Mega Persada, Gudang Garam, dan Indofood.
Mengenai kepemilikan legal memang bisa menimulkan “kontroversi” sebab badan hukum yang memiliki saham substansial BCA berdomisili di offshore luar Indonesia, tapi de facto pemiliknya adalah orang terkaya Indonesia kakak beradik pemilik pabrik rokok Djarum, satu-satunya pabrik rokok yang belum go public. Menurut Forbes 2015, Michael Bambang Hartono dan Rudy Budi Hartono adalah orang terkaya Indonesia.
Menghargai meritokrasi
Berdasaran kajian ini, PDBI mengusulkan kepada pemerintah untuk mengulangi tradisi positif Orde Baru yang sejak 1988-1998 memberikan penghargaan kepada 75, 150, dan 200 pembayar pajak terbesar. Mengherankan bahwa di era reformasi justru tidak ada transparansi, sedang Bambang Trihatmojo dan Tommy Soeharto tidak sungkan masuk nomor delapan dan 10 pembayar pajak 1996 yang diumumkan 13 Februari 1998 oleh Menkeu Mar’ie Muhamad di damping Dirjen Fuad Bawazier.
Pengumuman pertama dilakukan tahun 1988 secara tertutup hanya oleh Dirjen Salamun AT untuk 75 nama. Yang kedua untuk 150 orang dan 150 badan pada 1989 oleh Menkeu Sumarlin di hotel bintang lima. Yang terakhir diumumkan Kompas Sabtu 14 Februari 1998.
UU APBN Perubahan 2015 menetapkan target penerimaan pajak di luar bea cukai sebesar Rp 1.295.642,8 miliar atau sekitar Rp 1.296 triliun. Proyeksi IMF kinerja ekonomi RI 2015 akan tumbuh 5,8% lebih baik dari AS (3%), Eropa (1,5%), Jepang (1,1%), OECD (2,4%), Emerging Markets (5,2%), ASEAN (5,6%), dan global yang hanya 4,0%.
BPS, Kemen PPN/Bappenas dan Kemkeu memprediksikan : pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,2%, konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) 7%, konsumsi pemerintah 4,2%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 8,1%, ekspor 2,1%, dan impor 1,5%. Target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun cukup realistis jika didukung oleh extra effort melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru.
Pendapatan PPh Minyak dan Gas Bumi Rp 50,919 triliun, maka target non-PPh Migas Rp 1.244,7 triliun. Target melalui pelayanan kehumasan Rp 854,5 triliun. Extra effort Rp 390,2 triliun : pengawasan Rp 367,7 triliun dan penegakan hukum Rp 22,5 triliun. Target pemeriksaan Rp 73,5 triliun, ekstensifikasi dan intensifikasi WP Badan Rp 254,2 triliun.
Dengan target pajak yang demikian drastis, Presiden ke-7 harus belajar dari Presiden ke-3 untuk mengumumkan transparansi Olimpiade Pajak. PDBI melopori keterbukaan itu dengan menganalisis informasi secara terbuka. Mengherankan jika perusahaan yang labanya di atas Rp 1 triliun hanya ada 22 di Indonesia. Perusahaan seperti Caltex, BP, dan Total, serta Djarum barangkali bisa masuk 25 perusahaan – 30 perusahaan besar entitas WP dengan laba di atas Rp 1 triliun.
Semoga Olimpiade Pajak PDBI ini dapat merangsang pemerintah dan masyarakat untuk kembali menghargai meritokrasi, membuat konglomerat setara risih dan malu jika tidak masuk peringkat atau peringkatnya berada di bawah kolega. Masyarakat melihat bahwa para konglomerat risi jika rangkingnya jauh di bawah konglomerat lain. Karena itu semua berlomba naik kelas peringkat teratas termasuk putra mahkota Cendana.
Kita harus menghormati semangat meritokrasi. Anda berbisnis, Anda membayar pajak, Anda tak perlu minder jadi pengusaha. Yang salah ialah jika Anda menyalahgunakan kekuasan, berdwifungsi penguasa merangkap pengusaha. Itu yang kini terjadi dalam ketertutupan.
Semoga terobosan Olimpiade Pajak PDBI ini dapat turut menuntaskan Revolusi Mental dan target perpajakan yang objektif, adil, dan jujur tanpa paksaan dan gijzeling yang malah menambah kepanikan, capital flight, dan hancurnya kurs rupiah karena selama 70 tahun rakyat hanya digunting uangnya dan disandera hak azasinya.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar