Jakarta. Setelah mendapat protes dari kalangan petani, kini giliran pengusaha minyak sawit atau crude palm oil (CPO) menolak rencana pemerintah menerapkan pajak ekspor atau bea keluar bagi ekspor CPO. Mereka menilai, kebijakan itu menurunkan daya saing ekspor CPO.
Ketua Dewan minyak Sawit Indonesia (DMSI), Deerom Bangun mengatakan, selain melemahkan daya saing CPO Indonesia di pasar ekspor, pengenaan bea keluar juga akan menurunkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani karena bea tersebut dibebankan kepada petani.
Derom menyebut, harga TBS di tingkat petani kini sudah murah, yakni berkisar antara Rp 800-Rp 900 per kilogram (kg). Ambil contoh, jika harga TBS Rp 1.500 per kg dikenakan bea keluar sebesar 5%, petani akan dibebani sekitar Rp 775 per kg. “Setiap ada kenaikan bea keluar akan mengurangi pendapatan petani. Apalagi kalau petani menjual ke pedagang perantara,” ujarnya, Rabu 18/3”
Saat ini, ambang batas yang diberlakukan pemerintah untuk bea keluar CPO adalah US$750 per ton. Pemerintah berencana menurunkan ambang batas bea keluar CPO ini menjadi di kisaran US$ 500- US$600 per ton.
Kalaupun pemerintah bersikukuh dengan rencana tersebut, DMSI meminta persentase bea keluar tidal dimulai dari 7,5% dengan level harga US$650-US$700 per ton. Hal cukup membantu mengurangi beban yang ditanggung industri hulu, baik petani maupun produsen. “Bisa dimulai dari 3% atau 4% pada tingkat harga US$650 sampai US$700,” ujar Derom.
Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar mengatakan, pengenaan bea keluar akan melemahkan daya saing CPO Indonesia dibandingkan Malaysia dan berpotensi menekan pasar ekspor CPO nasional. Padahal saat ekspor CPO sedang turun, pemerintah harusnya mencari upaya untuk menggenjot ekspor komoditas ini.
Hermanto juga berpendapat, pengenaan bea keluar merugikan petani. “Pedagang itu punya market power, dan mereka pasti membebankan ke petani,” katanya kemarin. Ia menilai, tujuan pemerintah menerapkan bea keluar CPO ini hanya untuk menggenjot penerimaan negara.
Jangan pakai bea keluar
Bila tujuannya mengamankan pasokan buat industri hilir CPO, instrumennya bukan bea keluar. Lebih tepat bila pemerintah memberikan insentif buat insdustri hilir.
Sebelumnya, Asmar Arsyad, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) juga keberatan dengan kebijakan yang bakal diterapkan pemerintah tersebut. “Kebijakan ini sangat memberatkan kami,” ujar Asmar, Rabu (18/3).
MP Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar International menilai, pengenaan bea keluar bertentangan dengan target pemerintah yang ingin menggenjot ekspor CPO naik 300% tahun 2019. Alasan mengamankan kebutuhuan industri biodiesel juga tidak tepat. “Sampai hari ini, Pertamina belum berkomitmen membeli dengan harga yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Gamal Nasir, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menambahkan, pihaknya masih berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk membahas rencana penerapan bea keluar CPO. Menurutnya, Kemtan mengusulkan bea keluar lebih murah dari Malaysia, sehingga CPO Indonesia lebih kopetitif di pasar global.
SUMBER: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar