JAKARTA. Pemerintah menempuh sejumlah cara untuk menggaet investor China yang berminat berinvestasi di Indonesia. Yang terbaru, pemerintah akan membangun kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di China. Selain memudahkan investasi, kantor perwakilan ini untuk menyaring investor China yang akan masuk dan mengerjakan proyek infrastruktur di Indonesia.
Rudi Salahuddin, Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur BKPM bilang, pembangunan kantor perwakilan itu akan dilakukan tahun ini.
Dengan ada kantor perwakilan, pemerintah bisa menelusuri langsung rekam jejak investor yang akan menggarap infrastruktur. Kantor perwakilan ini akan difungsikan jadi background check, benar atau tidak investor yang mau masuk itu ada. “Nanti, jangan-jangan perusahaan bodong yang hanya mau jadi calo proyek dan cari komisi saja,” kata Rudi, Selasa (20/5).
Perlu diwaspadai
Rudi mengatakan, berdasar pengalaman selama ini, investor China memang perlu diwaspadai. Banyak di antara mereka sudah tandatangan nota kesepahaman investasi di Indonesia, ternyata hanya calo proyek infrastruktur.
Apalagi, banyak proyek infrastruktur garapan kontraktor China tidak memuaskan. Contoh, proyek program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Bertenaga Batubara, Gas dan Energi Terbarukan Tahap I. Pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 megawatt yang dikerjakan kontraktor China itu tidak sesuai harapan.
Dedy S Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bilang, meski sudah selesai hampir 90%, kapasitas produksi dari pembangkit listrik yang dibangun tersebut hanya mencapai 30%-50%, jauh lebih rendah jika dari kapasitas produksi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik garapan kontraktor Jerman, Perancis dan Amerika Serikat.
Produksi pembangkit listrik garapan ketiga negara tersebut mencapai 75% – 80%. “Kontraktor China itu asal pasang saja. Kita minta mereka bertanggung jawab,” kata Dedy.
Salah satu bentuk tanggung jawab yang diminta oleh pemerintah, lanjut Dedy, China mau menyewa 35 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 10.000 MW yang telah dibangun (lease back) dari Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, mengatakan, pemerintah akan memilah kerjasama pembangunan infrastruktur yang dibangun kontraktor China. Antara lain, dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian.
Salah satunya, soal teknologi. “Sebagian pembangkit listrik yang dibangun China banyak tertunda dari jadwal yang ditetapkan. Sebab, mereka terkendala masalah teknis. Nah, agar itu tidak terulang lagi, nanti akan dilihat teknologinya,” kata Andrinof.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar