KPK Dalami Proyek DPC Dirjen Pajak, Diduga Rugikan Negara Rp 50 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti dugaan korupsi pada proyek pembangunan sistem kantor besar Pengelohan Data dan Dokumen (DPC) Data Processing Centre) di Dirjen Pajak yang merugikan negara Rp 50 miliar.

Proyek bernilai Rp 70.031.500.000, tersebut dimenangkan PT. Metrocom Global Solusi, dengan kontrak No: PRJ.05/PJ.014/DPC/2007, tertanggal 31 Oktober 2007.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah menanggapi laporan Ketua Lembaga Penyelamat Harta Kekayaan Negara (LPHKN), Johan Pangeran

“Pada bagian kasus lain, tim penyelidik KPK juga sudah mengetahui dan tengah mencermati pergerakan oknum PT. Metrocom Global Solusi yang melakukan kasak-kusuk dengan mencatut nama petinggi lembaga intelijen negara untuk meminta bagian proyek upgrade biling system di Telkomsel,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut laporan Johan Pangeran, pelaksanaan kegiatan proyek DPC dimulai 31 Oktober 2007 dan selesai 15 Desember 2007, hanya selama 45 hari kerja. Meliputi pekerjaan (Perjanjian Pasal 2 ruang lingkup ayat 2): Pembangunan infrastruktur dan sistem aplikasi kantor besar pengolahan data dan dokumen serta sarana pendukungnya.

Selain itu proyek juga mengerjakan migrasi data, setting konfigurasi dan integrasi dengan perangkat lainnya. Namun dalam pelaksanaanya proyek tersebut terjadi penyimpangan bahkan mandeg. Banyak komputer kosong karena tidak ada yang bekerja melakukan pemberkasan. Panitia pelelangan sama dengan proyek SIDJP, MPN dan lain-lain. Lembar SPT yang discan waktu benchmark setelah diaplikasikan tidak bisa dilakukan dengan alat sistem pemenang. Sehingga SPT diubah sesuai alat pemenang tender.

“Akibatnya negara dirugikan hampir mencapai Rp 50 miliar karena sebagian besar yang diberikan tidak dapat dipergunakan,” ujar Johan.

Johan menuturkan, materi pelaporan Lembaga Penyelamat Harta Kekayaan Negara adalah bagian dari proyek pengadaan untuk pengembangan sistem Informasi Perpajakan Ditjen Pajak, Jasa Pemeliharaan Sistem Monitoring Pembayaran Ditjen Pajak dan Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) Ditjen Pajak, terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2004 hingga 2009 lalu, mulai pada era kepemimpinan Dirjen Pajak dijabat Hadi Purnomo, Darmin Nasution, hingga  M. Tjiptardjo. Pengadaan IT untuk SIDJP ada tiga jenis yakni, Data Center (DC), Data Recovery Center (DRC), dan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Dengan modus rekayasa memenangkan peserta lelang tertentu serta mark up harga barang pada periode 2004-2006 ,Ditjen Pajak melakukan lelang pengadaan aplikasi sebesar Rp 150 miliar dan pengadaan infrastruktur untuk sistem aplikasi tersebut sebesar Rp 700 miliar. Berlanjut pada periode 2007 hingga 2009, Ditjen Pajak kembali melaksanakan proyek pengadaan teknis senilai Rp 100 miliar serta pengadaan hardware pendukung senilai total Rp 1,5 triliun.

Menurut Johan, dugaan tindak pidana korupsi ini sejatinya sudah pernah dilaporkan ke Pidsus Kejaksaan Agung RI dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No: Print/F.2/Fd.1/10/2011 pada era Jaksa Agung Basrief Arief, namun kandas di tengah jalan.

Sumber: rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: