Petroleum Fund Masuk RUU Migas

biofuelJAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengalokasikan dana penghasilan minyak dan gas bumi (migas) untuk pengembangan sektor migas. Dana semacam ini dikenal dengan petroleum fund.

Pemerintah berharap pengumpulan dana ini bisa dimulai tahun depan. Agar aturan ini bisa berjalan lancar, pemerintah mengusulkan petroleum fund masuk dalam Undang-undang Migas yang kini direvisi.

Jika parlemen meloloskan payung hukum atas petroleum fund kelak, pemerintah akan memasukkan dana ini ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja mengatakan, penggunaan petroleum fund akan dikelola Komite Ekplorasi Nasional. Yakni untuk membiayai survei dan eksplorasi blok migas.

Petroleum fund ini juga bisa dipakai untuk menutup gap penjualan minyak di sektor hilir. Misal, saat PT Pertamina harus menjual harga bahan bakar minyak lebih murah dari harga keekonomian.

Detail penggunaan dana petroleum fund kelak akan masuk dalam UU Migas. Saat ini, Kementerian ESDM dan instansi lain tengah memerinci pelbagai usulan alokasi petroleum fund.

Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, wacana petroleum fund agar masuk ke RUU Migas sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Mengenai berapa besar alokasi petroleum fund dari penerimaan negara bukan pajak hingga kini belum diputuskan. Beberapa usulan yakni sebesar 5-10% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas. Sebagai gambaran, dalam beberapa tahun terakhir PNBP migas sekitar Rp 300 triliun.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha berpendapat, idealnya pengalokasian petroleum fund dilakukan bersama Badan Anggaran DPR RI. “Ranahnya kan 2016, harus ke Badan Anggaran,” tandasnya.

Sedangkan Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, ideanya petroelum fund digunakan untuk pengembangan infrastruktur migas, artina dana pungutan sektor migas dikembalikan untuk migas.

“Kalau hanya untuk menutupi kerugian atau gap penjualan BBM itu kurang produktif. Petroleum fund itu bisa untuk membangun infrastruktur migas,” jelasnya.

Lalu, agar pengunaan petroleum fund itu tidak tumpang tindih, sebaiknya alokasi petroleum fund memiliki pos jelas. Dengan demikian alokasi anggaran di APBN mudah diidentifikasi dan transparan.

“Selama ini di Kementerian ESDM ada anggaran untuk alokasi A, tetapi memakai dana anggaran B, nah petroleum fund ini dibuat khusus untuk infrastruktur migas saja,” tandasnya.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: