Mebel, Elektronik dan Aksesoris akan Dikenakan PPh Impor 10%

7JAKARTA. Berbagai jurus dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak tahun ini. Yang terbaru, pemerintah berencana menambah objek  pajak  barang  impor yang dikenakan Pajak Penghasilan  (PPh) Pasal  22  atau disebut PPh impor.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah akan menambahkan tiga jenis objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22, yaitu furnitur dan mebel, elektronik, serta aksesoris impor.

Saat ini, ketiga jenis barang tersebut masih tergolong jenis barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Sangat Mewah (PPnBM). Ke depan, tiga jenis barang itu akan dipungut tarif PPh Pasal 22 sebesar 10%. “Pemberlakuannya hanya untuk barang yang tadinya  kena PPnBM  kemudian dihilangkan. Kalau produk Indonesia  tak kena PPh,” kata Bambang, akhir pekan (29/5).

Bambang bilang, aturan itu akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.175/PMK.11/2013 tentang Pemungutan PPh Pasal  22  Sehubungan  dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang  dan  Kegiatan  di  Bidang  Impor  atau  Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Catatan  saja,  dalam PMK Nomor 175/PMK.11/2013, pemungutan tarif PPh Pasal 22 berbeda-beda  berdasarkan angka pengenal impor (API).

Secara umum tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor.  Jika produk impor memiliki angka pengenal impor (API), tarifnya  2,5%, kecuali untuk produk kedelai, gandum, dan tepung  terigu  sebesar  0,5% dari nilai impor.

Kemudian, khusus penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,  bahan  bakar gas, dan pelumas  dikenakan pungutan  lain  di  luar  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).

Bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum  Pertamina,  0,3%  dari penjualan  untuk  penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina, dan 0,3% dari penjualan kepada pihak lainnya.

Bambang  menambahkan, perubahan  pungutan  pajak untuk  furnitur, mebel,  elektronik, serta aksesoris impor dilakukan agar menguntungkan  produsen  lokal.  “Kalau dibebaskan PPnBM, yang impor dan lokal sama-sama untung. Dengan aturan baru ini, produk lokal lebih diuntungkan,” tambah Bambang.

Mekar Satria Utama, Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan, dan  Hubungan  Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menimpali,  revisi PMK 175  tentang PPh Pasal 22 akan diterbitkan dan diberlakukan berbarengan dengan revisi PMK tentang PPnBM. Hasil revisi PMK 175 itu diperkirakan akan selesai pada  Juni mendatang.  “Saat ini,  proses  revisinya  sudah sampai ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF),” kata Mekar.

Yustinus  Prastowo,  pengamat  pajak  dari  Center  for Indonesia Tax Analysts menilai, penambahan objek PPh Pasal 22 bisa menambah penerimaan negara dari PPh Pasal 22. Selain itu, melindungi produk lokal dan mengurangi ketergantungan impor.

Cuma,  pemerintah  harus memastikan, tarif  PPh Pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor sebanding dengan insentif pemerintah kepada produsen dalam negeri. Tujuannya agar pelaku industri di dalam negeri mencari produk lokal daripada harus mengimpor.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: