Subsidi Sosial Semakin Besar

8

JAKARTA. Kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat pada tahun depan tampak kian besar. Ini berarti, meskipun sudah mengurangi alokasi untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah masih memiliki tanggungan dengan nilai yang cukup besar untuk subsidi di sektor lain.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program sosial, naik dari tahun ini yang masih di bawah Rp 100 triliun. Program ini terdiri dari pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan dan program perlindungan sosial lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KKS).

Keberadaan dana itu belum menghitung alokasi lainnya seperti dana desa dan dana pendidikan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengakui, pemerintah memang tidak leluasa dalam menyusun anggaran tahun depan. Seperti halnya keberadaan anggaran untuk program bantuan sosial, anggaran BPJS dan pendidikan memang sudah dikunci melalui Undang-Undang yang memayunginya.

UU tersebut adalah UU tentang BPJS dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Padahal, seharusnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) memiliki kewenangan yang leluasa dalam menyusun postur anggaran. “Dengan begitu menkeu, sebagai otoritas fiskal bisa bermanuver,” ujar Sofyan, Jumat (31/7) di Istana Negara.

Pemerintah sebetulnya ingin mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan, dalam hal ini infrastruktur. Namun, karena alokasi yang bersifat wajib ini, pendanaan untuk membangun infrastruktur akan dibiayai sebagian dari pinjaman.

Dalam sebuah kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dari total anggaran, ruang bagi pemerintah untuk menjalankan diskresinya hanya 19%. Sisanya, sebanyak 81% dari total anggaran sudah terkunci oleh aturan dan UU yang mensyaratkan anggaran tertentu.

Anggaran perlu efektif

Sementara itu, Ekonom Banck Central Asia (BCA) David Sumual menilai pemerintah memang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu, dalam membuat alokasi anggarannya, pemerintah dituntut untuk lebih efektif mengalokasikan anggaran.

Namun demikian, menurut David, kondisi fiskal pemerintah sebetulnya tidak terlalu buruk. Terlebih, beban subsidi yang mengikat itu sebetulnya bisa juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Kini anggaran subsidi BBM dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan penyertaan modal negara ke BUMN. “Sekarang dengan subsidi di kesehatan dan keperluan sosial lainnya, anggaran ini harus bisa mendorong masyarakat lebih produktif,” ujar David.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: