Pemerintah menargetkan penerimaan negara dalam RAPBN tahun 2016 mencapai Rp 1.848,1 triliun. Dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp 1565,8 triliun dan bukan pajak sebesar Rp 280,3 triliun.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2016 beserta nota keuangan dalam sidang pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8).
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai target penerimaan pajak Rp 1.565,8 triliun atau naik 5,1 persen dari target APBNP 2015 terlalu berat. Apalagi pasar bisnis tengah mengalami kelesuan.
“Kami maklumi negara butuh dana. Tapi harus dengan cara yang bagus,” kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Ketua umum PAN ini juga mengingatkan pemerintah, target penerimaan harus realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. Di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil, dia berharap pemerintah memutar otak mencari cara menggenjot pajak. Tujuannya agar tingginya target penerimaan pajak tidak membebani pengusaha.
“Usaha (memungut pajak) ini perlu perhatian di tengah pengurangan tenaga kerja, merosotnya nilai tambang. Bagaimana caranya agar kepada pembayar pajak berupa perusahaan yang terkena dampak krisis,” ucapnya.
“Penerimaan pajak harus diperluas, tapi tidak memaksa bagi yang sedang kesulitan. Kalau dipaksa ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Harus realistis,” tambahnya.
Sebaliknya, pemerintah seharusnya lebih rajin memberikan insentif untuk dunia usaha yang sedang mengalami masa sulit seperti sekarang ini.
Mantan menteri kehutanan era pemerintahan SBY ini mengimbau pemerintah fokus pada program yang mampu menyerap tenaga kerja. Termasuk program-program sosial yang nyata.
“Seperti raskin, kebijakan terhadap siswa miskin dan meningkatkan pendapatan rakyat,” tuntasnya.
Sumber: MERDEKA
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar