Asumsi dan target APBN-P 2015 meleset dari target dan sebaiknya direvisi

JAKARTA. Presiden Joko Widodo harus realistis melihat performa ekonomi saat ini. Efek domino perlambatan ekonomi global sulit dihindari. Sikap kukuh pemerintah yang ogah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubaha 2015 menyulut perdebatan.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengakui, revisi APBNP 2015 masih dalam perdebatan. “Padahal sebenarnya itu hanya konsensus politik saja,” ujar Hendrawan.

Di Komisi XI, sebagian anggota komisi memandang perlu revisi karena asumsi APBN-P 2015 sudah jauh dari target. Ada pula yang memandang tak perlu karena akan menimbulkan kegaduhan politik.

Tapi, pemerintah harus berani mengakui, target APBN-P 2015 nyaris meleset semua. Jauh-jauh hari, Bank Indonesia (BI) juga sudah merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi serta kurs rupiah.

BI tak yakin ekonomi tahun ini akan tumbuh di kisaran 5,7%. Pun dengan performa rupiah yang semula ditargetkan di level 12.500 per dollar Amerika Serikat. Begitu juga dengan Kementerian ESDM yang sudah merevisi target produksi minyak dan gasnya di tahun ini.

Bahkan bila melihat histori penerimaan pajak dan cukai jauh lebih mencemaskan. Realisasi pajak sampai Juli 2015 hanya naik 0,04% dari realisasi periode sama tahun 2014.

Kondisi ini diperburuk dengan realisasi penerimaan cukai. Hingga 27 Agustus, realisasinya baru Rp 99,98 triliun, atau 51,86% target. Minimnya penerimaan cukai dipicu rendahnya realisasi bea keluar yang hanya Rp 2,7 triliun dari target Rp 9 triliun.

Dengan performa ini pula, banyak yang sangsi, ekonomi bisa sesuai target. Sebab, penerimaan ekonomi Indonesia yang cekak dikhawatirkan tak mampu membiayai program infrastruktur pemerintah.

Kondisi ini diperburuk oleh ancaman keluarnya hot money di pasar keuangan. Proyeksi turbulensi ekonomi RI akan kembali terjadi di November nanti, pasca pemerintah mengumumkan kinerja triwulan ketiganya. Jika realisasi jauh dari target, “Ekonomi bukan kuning lagi, tapi oranye,” ujar sumber KONTAN di pemerintahan.

Sejauh ini, Presiden Jokowi nampaknya masih yakin dengan kinerja penerimaan. Kata Presiden, realisasi belanja modal 85-86%, dan total belanja negara 92-93%. Agar itu terwujud, sejumlah aturan akan direvisi, paket ekonomi akan dikeluarkan pekan ini.

Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan, cara paling aman menarik dana asing adalah investasi. Namun, pemerintah harus memperbaiki kepercayaan pasar. “Misal dengan deregulasi aturan,” ujarnya.

Menurut Ekonom Standard Chartered Eric Sugandhi, investor menanti langkah konkret pemerintah. “Pasar sudah banyak yang price-in risiko ini,” kata Eric.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:apbn-p, artikel pajak, bank indonesia, bank mandiri, belanja modal, belanja negara, berita pajak, BI, dana asing, deregulasi, Direktorat Jenderal Pajak, ditjen pajak, djp, ekonom bank mandiri, ekonom standard chartered, ekonomi, hot money, investasi, kebijakan pajak, kegaduhan politik, kementerian ESDM, kinerja penerimaan, pajak, paket ekonomi, penerimaan bea cukai, penerimaan cukai, penerimaan negara, penerimaan pajak, Peraturan pajak, presiden joko widodo, presiden jokowi, produksi gas, produksi minyak, program infrastruktur, program infrastruktur pemerintah, realisasi bea keluar, realisasi belanja modal, realisasi belanja negara, realisasi pajak, realisasi penerimaan negara, revisi, standard chartered, target ekonomi, target pajak, tarif pajak, tax, tunggakan pajak, wajib pajak