Daftar Belanja Menanti, Apakah Dompet Berisi?

18

Sekalipun harga daging ayam meroket, Budi Rosidi masih setia keliling menjajakan daging ayam dari rumah ke rumah warga di kawasan Cibinong, Bogor. “Di pasar stok ayam banyak, Cuma yang beli kurang,” katanya. Biasanya dia bisa menjual 40 ekor dalam sehari, tapi kini paliing banyak hanyak 20 ekor. Budi menjual sekilo ayam seharga Rp 40.000. padahal sebelumnya hanya Rp 30.000. sebagai penambal pendapatan yang hilang, Budi nyambi berjualan jeruk.

Berbeda dengan Budi, Hermawan yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di daerah Citeureup, Bogor tengah dagdigdug. Pabrik tempatnya bekerja sedikit demi sedikit sudah membuka pintu pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi buruhnya. “Sejak akhir tahun sudah ada PHK, habis lebaran kemarin juga ditawari siapa yang mau keluar. Kondisinya memang sedang tidak bagus,” kata bapak beranak dua ini.

Perekonomian yang melambat, memang menjadi momok menakutkan. Rakyat mulai kehilangan penghasilan sementara harga kebutuhan terus merangkak naik. Pemerintah pun menjadi sorotan, rakyat menanti solusi sebelum tsunami ekonomi menerjang.

Tim menteri di bidang ekonomi sudah diganti. Lalu para pemangku jabatan di pemerintahan daerah (pemda) pun ditagih dengan sanksi bila tak segera membelanjakan dana yang sudah ditransfer. Ya, belanja pemerintah memang dinanti untuk direalisasikan karena dianggap sebagai senjata pamungkas penggerak ekonomi tanah air.

Hingga Juli pemerintah pusat sudah mentransfer anggaran ke daerah dan dana desa mencapai Rp 389,3 triliun. Harapannya, penyaluran dana transfer ke daerah ini bisa diikuti dengan percepatan pembelanjaannya melalui belanja daerah. Jadi, dampak belanja pemerintah kepada perekonomian menjadi signifikan. Sayangnya, hingga Juli ini dana sebesar Rp 275,3 triliun milik pemda masih menganggur di bank.

Pemerintah pusat tentu berang. Sanksi pun disiapkan bagi pemda yang malas merealisasikan anggaran. Bulan berikutnya, pemda tak akan diberi uang tunai tapi berupa surat utang negara atau SUN. bahkan dana alokasi khusus bakal dikurangi atau malah akan ditahan bila pemda masih malas belanja. “Mungkin bisa dicek di bank mana saja uang daerah menganggur. Jangan-jangan uang itu terparkir di account-nya pemerintah,” kata seorang kepala daerah yang enggan disebutkan identitasnya.

Pemerintah memang harus bekerja lebih keras di tengah perekonomian yang melemah. Tudingan-tudingan negatif terus mencecar apalagi kurs mata uang rupiah sudah menembus Rp 14.000 per 1 US$. Target pajak yang ambisius juga menjadi sorotan apalagi hingga Juli lalu penerimaan pajak hanya terealisasi Rp 621 triliun atau 41,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.489,3 triliun.

Penerimaan pajak yang masih jauh dari target itu memang menimbulkan was-was mengingat elemen ini menjadi kontributor utama pendapatan negara. Bila tak tercapai bagaimana bisa merealisasikan belanja dan bagaimana pula akhirnya perekonomian bisa bergerak.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askaloni menyatakan, neraca anggaran masih aman. Dia bilang, neraca penerimaan dan pengeluaran cukup aman sampai akhir tahun nanti. “Pendanaan masih cukup untuk membiayai belanja kita di tahun ini. Kami optimis cashflow tetap lancar dan sesuai target sampai akhir tahun ini,” kata Askaloni.

Lebih lanjut dia bilang, pendanaan negara tidak bisa dilihat secara parsial alias hanya berasal dari pajak. Perlu diingat, penerimaan berasal dari tiga hal, yakni pajak, PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak), dan pembiayaan alias utang. Jika dilihat dari tiga hal ini, menurutnya, persoalan penerimaan akan lancar. “Tolong dilihat secara utuh, kalau dilihat dari pajak doank, ya, kelihatan kecil,” ungkapnya.

Berdasar data yang dirilis kemkeu mengenai realisasi anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBNP) 2015 sampai 31 Juli 2015 tercatat penerimaan negara mencapai Rp 771,4 triliun atau 43,8% dari total target APBNP 2015 yang mencapai Rp 1.761,6 triliun. Pendapatan dari pajak sebesar Rp 621,0 triliun dan dari PNBP sebesar Rp 150,2 triliun.

Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki uang. Hal itu bisa terlihat dari pembiayaan alias utang yang sudah ada sejak awal tahun, yakni front loading. Jadi, meskipun penerimaan pajak dan non-pajak masih belum memuaskan, bisa ditutupi dengan utang. Oleh karenanya, biaya untuk belanja pemerintah masih bisa aman. “Arus kas tidak akan terganggu karena dilihat dari realisasi per Juli kemarin, penerimaan sekaligus pengeluaran sama-sama mini,” ujar David.

Berdasarkan data kemkeu, pembiayaan alias utang pemerintah telah mencapai Rp 207,5 triliun. Nilai ini mencapai 93,2% dari alokasi APBN-P 2015 yang mencapai Rp 222,5 triliun.

Ekonom PT Bank Danamon Tbk Dian Ayu Yustina juga tidak mengkhawatirkan arus keuangan pemerintah. Menurut dia, pemerintah masih bisa menjaga arus kas dengan aman dan lancar. Catatan khusus yang diberikan oleh Dian adalah soal penyerapan anggaran alias belanja pemerintah yang lambat. Dian meyakini, lambannya penyerapan bukan karena tidak adanya dana alias duit tunai yang ada di kocek pemerintah. front loading yang sudah dirilis sebesar 80% menandakan pemerintah memiliki dana.

Ayu bilang, lambannya penyerapan anggaran ini ada tiga sebab. Pertama, karena kondisi makro ekonomi global yang melambat. Kedua, pemerintah daerah yang lambat menyerap anggaran karena terbentur aturan administratif. Ketiga, ada beberapa kementerian/lembaga negara baru sehingga perlu penyesuaian.

Askaloni pun mengakui, penyerapan anggaran yang sedikit seret pada saat semester I lantaran adanya perubahan nomenklatur beberapa lembaga negara. Namun Askaloni optimis penyerapan bakal lebih baik dan tinggi pada semester II ini. “Jika dilihat dari data yang kami punya, bulan Agustus ini penyerapan cukup baik, malah lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,” ungkapnya. Sayang, dia belum bisa membeberkan datanya.

Bakal dikasih SUN

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani merespon positif rencana pemerintah untuk menerbitkan SUN sebagai konversi dana daerah yang tidak menyerap anggaran dengan cepat. “Dengan kebijakan ini semua konsekuensi ditanggung oleh pemda,” katanya.

Menurut Haryadi, jika dana yang masih parkir di bank itu tidak terserap akan menganggu kelancaran arus kas pemerintah. Maka itu, SUN dianggap sebagai solusi yang tepat, sebab dana tak lagi tertahan sehingga arus kas lancar.

Bagi David, penerbitan SUN yang termasuk Surat Berharga Negara (SBN) sebagai strategi reward and punishment terhadap pemda yang malas mencairkan dana bakal mengurangi keperluan pemerintah menerbitkan SBN, sekaligus menambah kepastian siapa yang akan menyerap SBN. Harapan David, pemerintah harus bisa segera mengimplementasi rencana ini.

Dian juga mengapresiasi usulan pemerintah ini. Namun, dian mengingatkan perlunya mekanisme yang jelas saat pencairan SUN ini. Soalnya, bisa jadi ada daerah yang sengaja tidak mencairkan dana di SUN tersebut lantaran menunggu nilai kuponnya tinggi. “Perlu ada aturan tentang mekanismenya untuk mengurangi pemda-pemda yang ingin ambil keuntungan,” imbuh dia.

Sementara pemda memiliki tanggapan berbeda. “Ya kalau pemerintah tak mau transfer ya silahkan. Kalau memang pemerintah lebih butuh uang itu, ya, dipakai saja. Kalau kami diberi SUN, ya, kurang efektif,” kata Numsuamn Madsun, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut dia, setiap pemda dalam merealisasikan anggaran sangatlah berhati-hati sebab takut bila dikasuskan. Pihaknya pun bakal mengembalikan dana yang memang pemberiannya sudah mepet sebab untuk realisasi membutuhkan proses cukup panjang.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku setuju saja dikasih SUN bagi pemda yang malas merealisasikan anggaran. Namun perlu diperhatikan pula apakah kalau diberi SUN tidak menganggu likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD). Seperti diketahui likuiditas BPD sangat bergantung dari dana pemerintah.

Target Sulit Tercapai

Meski tak mengkhawatirkan arus kas pemerintah, para ekonom mengkhawatirkan target-target ambisius pemerintah. Padahal, situasi makro ekonomi sedang memburuk, negara-negara tetangga juga tujuan ekspor Indonesia pun sedang melemah. Oleh karenanya, para ekonom menyarankan agar pemerintah mulai sadar diri dan situasi untuk meraih target yang realistis.

Gundy mengatakan, target penerimaan pajak tahun ini tampaknya memang sulit tercapai. “Momentum ekonomi yang soft memberikan tekanan terhadap company earnings dan ini salah satu faktor utama mengapa sulit untuk mencapai target,” katanya.

David memprediksi penerimaan masih sulit tercapai 93% dari target pemerintah. Faktornya bisa dilihat dari kondisi ekonomi yang kian melemah, daya beli masyarakat turun, penerimaan dari pajak pun tak bisa mencapai 30% tahun ini. “Jadi, janganlah memasang target spektakuler,” terang David.

Menurut David, di era situasi ekonomim yang sedang sulit ini perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk bisa tancap gas dalam mengejar penerimaan pajak. Cara yang ia usulkan lebih bersifat ekstensifikasi, bukan intensifikasi.

Maksudnya, pemerintah harus mulai menjaring potensi-potensi wajib pajak baru bukan malah menambah beban pajak-pajak baru bagi para wajib pajak yang rajin membayar pajak. “Gali atau cari lagi lubang lain yang potensial,” kata David memberi perumpamaan.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: