Pembebasan lahan di tangan BPN

Aturan dan Kewenangan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

1. Legal formal via pengadilan
– UU No 2/2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum: setiap orang wajib melepaskan tanahnya saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan.
– Bila pemilik lahan menolak ganti rugi yang ditetapkan dalam proses musyawarah, ganti rugi dapat dititipkan di pengadilan negeri setempat.
– Instansi Pemerintah/BUMN minta pembebasan lahan ke lembaga pertanahan (BPN) (Pasal 27).

2. Tim Pengadaan Tanah di Kementeri PU Pera
– Berdasarkan peraturan Menteri PU no 10/2006, Menteri PU atas nama pemerintah membentuk tim pengadaan tanah jalan tol dengan pembinaan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Tim bertugas, membantu panitia pengadaan tanah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi; melakukan musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dengan pemegang hak atas tanah; dan melaksanakan pembayaran ganti rugi hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain terkait tanah
3. PLN
Lewat revisi PP no 71/2012, turunan UU 2/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PLN bisa membebaskan lahan sendiri untuk penyediaan listrik.

4. Pembebasan lahan Infrastruktur di tangan BPN
– Dasar hukum: Perpres percepatan pembangunan proyek infrastruktur strategis. Target selesai Oktober 2015.
Tugas:
1. BPN akan membeli lahan proyek dengan dana dari Kementerian/BUMN pengguna lahan.
2. BPN dapat membekukan proses jual beli tanah di masyarakat atas lahan untuk proyek infrastruktur.

Sebidang-tanah

JAKARTA. Agar proyek infrastruktur bisa ngebut, pemerintah akan membuat terobosan baru dalam pembebasan lahan, khususnya lahan bagi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas. Lewat peraturan presiden (Perpres), pemerintah akan memberikan otoritas penuh ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembebasan lahan.

“Draf aturan ini sudah final dan akan terbit awal Oktober nanti,” tandas Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian akhir pekan lalu.

Perpres tersebut juga dilengkapi dengan daftar proyek strategis pemerintah. Antara lain: 200 proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW), proyek hilirisasi mineral, serta pembangunan kawasan industri.

Menjadi satu-satunya otoritas yang berhak dalam pembebasan lahan, BPN kelak juga memiliki hal bisa membekukan proses jual beli atas lahan yang telah diputuskan pemerintah sebagai lokasi proyek. Alhasil, pemilik lahan tidak lagi bisa menjual tanahnya ke pihak lain, selain harus dijual ke BPN.

Larangan ini juga bertujuan untuk menghindari masuknya calo-calo tanah di lokasi proyek. “Kami juga sedang menyiapkan regulasi teknis atas ketentuan membekukan tanah yang sudah ditetapkan sebagai lokasi proyek,” kata Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ATR/Kepala BPN keKONTAN, Minggu (20/9).

Adapun, soal harga beli tanah, pemerintah akan merujuk hasil tim penilai independen (appraisal) yang ditunjuk pemerintah. “Sumber dana pembebasan lahan akan diambil dari pos tiap kementerian atau lembaga yang memiliki proyek,” jelas Ferry.

Misal, proyek waduk, dana pembebasan lahan akan diambil dari pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk proyek listrik, dan jalan tol dari Kementerian BUMN atau Kementerian PU-PR. Kebijakan ini nampaknya akan menjadi cara baru pemerintah untuk menyelesaikan lahan.

Acap kali, pembebasan lahan terganjal kantor wilayah (kanwil) BPN yang ogah turut dalam pengadaan lahan proyek infrastruktur. Padahal, sesuai UU no 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tugas pembebasan lahan sudah di tangan BPN.

Kebijakan ini, kata Ferry, akan memperpendek rantai birokrasi dam tidak tumpang tindih dengan wewenang pihak lain, misal PLN yang juga memiliki kewenangan pembebasan lahan untuk proyek listrik. Adapun Kementerian PU-PR juga punya kewenangan membebaskan lahan untuk jalan tol.

“Semua akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait,” tandas Feffy. Iwan Nurdin, pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria menilai, persoalan lahan terjadi karena pemerintah belum mau memberikan manfaat ke pemilik tanah dengan menawarkan relokasi, ganti rugi, dan penyertaan modal. Pemerintah cuma mau mendapat lahan dengan cara ganti rugi atawa beli putus tanpa memberi manfaat jangka panjang ke pemilik tanah. Makanya, ia ragu, terobosan ini bisa berjalan lancar.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: