JAKARTA. Rencana impor beras yang bergulir guna mengamankan stok beras nasional rupanya masih pro dan kontra di internal pemerintah sendiri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih akan menghitung dengan cermat ketersediaan beras sebelum memutuskan impor. Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berulang kali menyebut bahwa impor beras perlu dilakukan karena target produksi beras tahun ini sulit terpenuhi.
Sembari menanti keputusan pemerintah, harga beras di pasaran mulai bergerak naik, terutama untuk jenis beras medium yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemdag) per 29 September 2015, harga beras medium di Jakarta sebesar Rp 10.160 per kilogram (kg) dan di tingkat nasional Rp 10.330 per kg.
Harga ini tergolong tinggi dibandingkan dengan harga beras medium pada kondisi normal yang sekitar Rp 8.000 per kg. Meski berada pada level harga tinggi, stok beras medium pun makin minim. Buktinya stok beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur mulai pekan ini kosong.
Zulkifli Rasyid, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang mengatakan, kekosongan beras medium terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Sementara itu, beras kualitas terjelek saat ini dijual seharga Rp 9.000 per kg.
Kondisi ini mengundang kecemasan dari para pedagang beras di sana, bila pemerintah tidak segera mengambil solusi cepat seperti membuka keran impor beras. Menurut Zulkifli, kondisi rawan beras akan mulai terasa pada bulan November 2015-Januari 2016. “Saya harap pemerintah segera mengimpor beras medium. Bila tidak, rakyat menengah ke bawah akan menderita karena sulit mencari beras medium,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (30/9).
Zulkifli bilang, berdasarkan pengalaman sebelumnya, impor beras medium mampu menurunkan harga beras hingga menjadi Rp 7.000 per kg.
Ancaman krisis pangan
Berbeda dengan stok beras medium yang saat ini kosong, Zulkifli bilang, stok beras premium justru melimpah dan dijual sekitar Rp 11.500-Rp 12.500 per kg. Namun, pembeli beras ini hanya kelas menengah atas.
Sejauh ini, hanya Bulog yang memiliki stok beras medium dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1,1 juta ton. Tapi, beras yang masuk kategori Public Service Obligation (PSO) ini tidak dikomersialkan karena untuk program beras miskin (raskin) sebanyak 1 juta ton jatah Oktober hingga Desember 2015.
Dwi Andreas, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mendesak pemerintah untuk meningkatkan stok beras dalam negeri karena saat ini sudah sangat menipis sehingga berpotensi menimbulkan krisis pangan di akhir tahun.
Dwi bilang, ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menambah stok beras, yakni meningkatkan produksi dan impor.
Dari dua opsi ini, impor merupakan satu-satunya opsi yang paling masuk akal. Apalagi saat ini masih memasuki musim kemarau, dan bahkan masa tanam tahun depan diperkirakan bakal mundur sebulan. Di sisi lain, operasi pasar yang dilakukan pemerintah tak berpengaruh banyak terhadap harga. “Memang impor kurang disenangi, tapi itu pilihan yang paling masuk akal saat ini,” terang Dwi.
Harga beras saat ini cenderung bertahan pada level tinggi karena Presiden Jokowi pada Minggu (27/9) lalu mengatakan tak akan impor beras dalam waktu dekat. Padahal, saat Wapres Jusuf Kalla berencana mengimpor 1,5 juta ton beras pada awal September lalu, harga beras sempat turun Rp 150 per kg.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar